TEMPO.CO , Jakarta-Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan kemungkinan besar koalisi partai-partai pendukung Prabowo Subianto akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perpu Pilkada) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami belum menerima drafnya. Tentu akan kami evaluasi dulu nanti. Kalau alasan presiden (untuk mengeluarkan perppu) tidak luar biasa, tentu akan kami tolak, seperti pengalaman Perpu Mahkamah Konstitusi pada 2013 lalu,” kata Desmon ketika dihubungi Tempo, Jumat, 3 Oktober 2014. (Baca: Ada 18 Pilkada pada 2015, KPU Jawa Timur Bingung).

Menurut Desmond, pengurus DPP Gerindra belum rapat untuk membahas Perppu tersebut. Setahu dia, DPR juga belum menerima drafnya. Ada kemungkinan DPR akan menerima draf dan mulai membahasnya awal pekan depan. Apalagi, akhir pekan ini ada Hari Raya Idul Adha. “Akan kami evaluasi dulu draf Perpu itu. Gerindra dan koalisi tidak terburu-buru. Tapi, secara rasionalitas, agak aneh SBY mengeluarkannya. Sebab, negara tidak dalam keadaan darurat,” ujar Desmond.

Sebelumnya, Kamis, 2 Oktober 2014, Presiden SBY menandatangani UU Pilkada yang baru disahkan DPR. Presiden juga meneken dua Perpu untuk menganulir undang-undang yang menghapus Pilkada secara langsung. (Baca: Jokowi Pesimistis DPR Loloskan Perpu Pilkada).

Melalui Perpu, SBY mengganti mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung. Dalam Perpu tentang pemerintah daerah, SBY menghilangkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Menurut SBY, UU Pilkada tak mengakomodasi keinginan publik.

Koalisi Prabowo, kata Desmond, selain Demokrat akan solid mengenai hal itu. Menurut dia, meskipun Demokrat memiliki wakil di Pimpinan DPR, yakni Agus Hermanto sebagai Wakil Ketua DPR, tapi sampai saat ini Demokrat belum menjadi bagian dari Koalisi Prabowo. “Sikap SBY selama ini masih tidak jelas: di koalisi Prabowo atau tidak,” katanya. (Baca: Ini Substansi Perpu Pilkada dan Perpu Pemda).

Koalisi Prabowo, kata Desmond, melihat Demokrat yang dipimpin SBY seperti pedagang yang ingin selalu memiliki citra baik di mata publik. “Jangankan darurat politik atau darurat negara, tapi ini darurat otoriter dari SBY,” katanya.

RIDHO JUN PRASETYO

Terpopuler
Anulir UU Pilkada, SBY Teken Perpu
Dahlan Iskan Pernah Diancam Anaknya
KPK Gerah Setya dan Fahri Jadi Pimpinan DPR
Gurita Bisnis Setya Novanto di NTT