Bandung Akan Gunakan Sistem Parkir Elektronik

Reporter

Editor

Eni Saeni

Jumat, 3 Oktober 2014 22:10 WIB

Kawasan parkir roda empat dengan mesin parking meter di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, dipenuhi papan valet service, 1 Oktober 2014. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung akan menambah mesin parkir otomatis dengan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik. "Ke depannya nanti bisa pakai koin dan juga smart card," ujar Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Enjang Mulyana kepada Tempo, Kamis, 2 Oktober 2014.

Menurut dia, penggunaan kartu elektronik untuk membayar biaya parkir meter lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan koin. Sebab, pengendara tidak perlu repot menukarkan koin terlebih dahulu. "Masyarakat akan terbantu karena tidak perlu cari receh. Jadinya, kan, lebih praktis," ujar dia.

Sejak Desember 2013 lalu, Pemkot sudah menerapkan uji coba mesin parkir prabayar atau parkir meter di Kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Saat ini pembayaran biaya parkir di empat unit mesin otomatis yang dipasang di Jalan Braga masih menggunakan koin. Pengendara harus menyiapkan koin Rp 500 berwarna putih atau kuning sejumlah Rp 2000 untuk dua jam pertama. Kemudian satu jam berikutnya dikenakan tarif sebesar Rp 2000

Nantinya, kata Enjang, apabila kartu elektronik sudah direalisasikan, pengendara tinggal memasukkan kartu ke dalam mesin untuk membayar biaya parkir. Setelah dideteksi oleh mesin, pulsa parkir dalam kartu elektronik itu berkurang secara otomatis. Supaya pulsa parkir dalam kartu terisi, pengendara bisa mengisi ulang pulsa kartu ke bank. "Untuk penerapannya, tentu bekerja sama dengan bank-bank yang tertarik untuk join," katanya.

Selain mengubah sistem pembayaran menjadi uang elekronik, Pemkot Bandung juga berencana untuk melengkapi mesin parkir meter dengan kamera closed circuit television (CCTV). Pemasangan kamera itu untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan juga juru parkir yang masih tidak tertib. "CCTV itu nantinya satu set dengan mesin supaya segala kegiatan parkir bisa termonitor," kata Enjang.

RISANTI

Terpopuler:
Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup
Anulir UU Pilkada, SBY Teken Perpu
Lawan Koalisi Kapak Merah, Warga Yogya Buka Posko
Doa Ruhut untuk SBY-Mega: Tunjukkan Mukjizat-Mu
Chairul Tanjung: Tak Ada Anggaran untuk Lapindo

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

46 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

18 September 2023

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

4 Agustus 2023

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

14 Juli 2023

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah Kementeriannya disebut lepas tangan dalam kekisruhan PPDB 2023.

Baca Selengkapnya