Proses penghitungan voting saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto tidak mau menyebut kekalahan koalisi pendukung Jokowi dalam memperjuangkan sejumlah agenda politik sebagai sebuah kegagalan.
Hasto menilai dinamika di parlemen yang ujungnya lebih berpihak pada koalisi Prabowo sebagai hal yang wajar dalam konstelasi politik.
"Justru koalisi Jokowi menilai kami telah mengalami kemenangan secara moral," kata Hasto di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2014. (Baca: KPK Gerah Setya dan Fahri Jadi Pimpinan DPR )
Sebelumnya, koalisi Prabowo berhasil mengungguli koalisi Jokowi dalam beberapa agenda politik. Beberapa di antaranya ialah pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, penolakan uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, serta terpilihnya paket pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih itu.
Menurut Hasto, koalisi Jokowi malah berhasil menghindari politik transaksional untuk meloloskan agenda politik yang berpihak pada rakyat. Koalisi Jokowi, ujar dia, terbukti tetap konsisten memperjuangkan agenda demokrasi rakyat sekaligus menjaga prinsip politik nontransaksional. (Baca; SBY Pede Perpu Pilkada Disetujui DPR )
Maka, meski kalah di parlemen, Hasto mengungkapkan, Jokowi-Kalla sama sekali tidak khawatir program kerja yang hendak dilaksanakan bakal dijegal oleh koalisi Prabowo di parlemen. "Yang terpenting bagi Jokowi-JK ialah mewujudkan program kerja yang prorakyat serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," kata Hasto.
Selain itu, Hasto mengatakan parlemen bukanlah satu-satunya penentu kebijakan di Indonesia. Hal yang terpenting, menurut Hasto, ialah relasi yang terjalin antara lembaga eksekutif dan legislatif agar roda pemerintahan tetap berjalan. (Baca: 3 Kesan Adian Napitupulu Jadi Anggota DPR)
Lebih-lebih, Hasto menambahkan, rakyat bisa menjadi pengawas dan penopang program pemerintah selama lima tahun mendatang. "Berkaca dari kepemimpinan DPR 2009-2014, bisa terjawab bila parlemen bukanlah segala-galanya. Bila hal itu penting, sangat aneh bila perolehan suara partai berkuasa turun pada pemilu tahun ini," kata Hasto.