Kalah Terus di DPR, Ini Kata PDIP  

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 3 Oktober 2014 13:35 WIB

Proses penghitungan voting saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto tidak mau menyebut kekalahan koalisi pendukung Jokowi dalam memperjuangkan sejumlah agenda politik sebagai sebuah kegagalan.

Hasto menilai dinamika di parlemen yang ujungnya lebih berpihak pada koalisi Prabowo sebagai hal yang wajar dalam konstelasi politik.

"Justru koalisi Jokowi menilai kami telah mengalami kemenangan secara moral," kata Hasto di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2014. (Baca: KPK Gerah Setya dan Fahri Jadi Pimpinan DPR )

Sebelumnya, koalisi Prabowo berhasil mengungguli koalisi Jokowi dalam beberapa agenda politik. Beberapa di antaranya ialah pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, penolakan uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, serta terpilihnya paket pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih itu.

Menurut Hasto, koalisi Jokowi malah berhasil menghindari politik transaksional untuk meloloskan agenda politik yang berpihak pada rakyat. Koalisi Jokowi, ujar dia, terbukti tetap konsisten memperjuangkan agenda demokrasi rakyat sekaligus menjaga prinsip politik nontransaksional. (Baca; SBY Pede Perpu Pilkada Disetujui DPR )

Maka, meski kalah di parlemen, Hasto mengungkapkan, Jokowi-Kalla sama sekali tidak khawatir program kerja yang hendak dilaksanakan bakal dijegal oleh koalisi Prabowo di parlemen. "Yang terpenting bagi Jokowi-JK ialah mewujudkan program kerja yang prorakyat serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," kata Hasto.

Selain itu, Hasto mengatakan parlemen bukanlah satu-satunya penentu kebijakan di Indonesia. Hal yang terpenting, menurut Hasto, ialah relasi yang terjalin antara lembaga eksekutif dan legislatif agar roda pemerintahan tetap berjalan. (Baca: 3 Kesan Adian Napitupulu Jadi Anggota DPR)

Lebih-lebih, Hasto menambahkan, rakyat bisa menjadi pengawas dan penopang program pemerintah selama lima tahun mendatang. "Berkaca dari kepemimpinan DPR 2009-2014, bisa terjawab bila parlemen bukanlah segala-galanya. Bila hal itu penting, sangat aneh bila perolehan suara partai berkuasa turun pada pemilu tahun ini," kata Hasto.

RAYMUNDUS RIKANG

Berita Terpopuler
Diboikot DPR, 4 Kekuatan Besar Dukung Jokowi
Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim







Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

10 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya