TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, berharap ditunjuk partainya sebagai salah satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada periode 2014-2019 ini.
Alasannya, periode kali ini merupakan periode keempat bagi Agun untuk menjadi anggota Dewan. "Saya rasa kompetensi saya lebih cocok di MPR," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: Anang Dilantik Jadi Anggota DPR, Kemana Ashanti?)
Menurut Agun, saat ini peluang dia menjadi pimpinan MPR masih terbuka. Apalagi partai sempat menginformasikan padanya ihwal rencana pengajuan Agun sebagai pimpinan MPR.
Pada periode lalu, Agun merupakan Ketua Komisi Pemerintahan. Di akhir masa tugasnya Agun berhasil mendorong penetapan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Agun juga terlibat aktif saat Golkar menggulirkan Panitia Khusus Century di DPR. (Baca: Legislator Baru DPR Incar SKK Migas)
Ihwal pemilihan ketua DPR dan MPR, rencananya akan dilakukan pada paripurna ketiga yang digelar nanti malam. Pada periode ini, mayoritas anggota DPR berasal dari koalisi pendukung Prabowo yang menguasai lebih dari 270 kursi DPR.
Dengan jumlah itu peluang Golkar sebagai anggota koalisi untuk menjadi ketua DPR dan pimpinan MPR terbuka lebar. (Baca: Perpu Pilkada SBY Dipastikan Mental di DPR)
IRA GUSLINA SUFA
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
12 jam lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 hari lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya