Meme respon nitizen atas UU Pilkada tidak langsung. Twitter.comTwitter.com
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan semua staf Kepresidenan tak mau menanggapi dan mengurusi beredarnya tanda pagar soal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di media sosial. Ia juga membantah adanya kaitan dengan hilangnya sejumlah tagar dari daftar trending topic. (Baca: SBY Tiba di Tanah Air, Muncul #WelcomeMrLiar)
"Kami tak mengurusi hal itu. Beberapa trending topic memang telah diketahui dan dilaporkan ke Presiden," kata Julian di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa, 30 September 2014. (Baca: Tagar #ShamedByYouAgainSBY Meluas)
Setelah Sidang Paripurna Parlemen yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah secara tak langsung, tagar untuk SBY sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat mulai muncul. Tagar bernada negatif tersebut meluas sebagai dampak kekecewaan masyarakat. (Baca: Protes Berlanjut, Muncul #ShamedByYouAgainSBY)
Beberapa tagar yang sempat menjadi populer yaitu #ShameOnYouSBY, #SukaBohongYa, #ShameOnYouAgainSBY, dan #WelcomeMrLiar. "Penolakan, kritik, bahkan hujatan ke Presiden semata karena mereka belum paham secara utuh substansi dari yang dipikirkan Presiden," kata Julian. (Baca: Netizen Ingin #ShameOnYouSBY Bertahan Seminggu)
Ia mengklaim, secara jelas dan gamblang, Presiden sudah menyampaikan sikapnya yang mendukung pilkada langsung. Pernyataan terbuka tersebut memang jadi sikap resmi yang sejak awal diperjuangkan Presiden. "Keliru kalau Presiden menolak atau tak setuju pilkada langsung," kata Julian.
Meski SBY giat mengklaim dirinya berpihak pada rakyat dan pilkada langsung, fakta jelas menunjukkan RUU Pilkada adalah inisiatif pemerintah. RUU itu diajukan ke Parlemen dengan tujuan mengubah pemilihan kepala daerah menjadi tak langsung. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai pembantu Presiden juga berulang kali memaparkan sikap pemerintah yang menuding pilkada langsung berjalan buruk.
Sikap SBY baru berubah menjelang masa sidang paripurna, ketika muncul banyak gerakan menolak pilkada tak langsung. Toh, meski tahu ada penolakan besar, SBY tetap tak menarik draf RUU sehingga akhirnya disetujui oleh DPR.
