Bupati Banyuwangi Dukung Gugat UU Pilkada ke MK  

Reporter

Editor

Zed abidien

Jumat, 26 September 2014 17:35 WIB

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Istimewa

TEMPO.CO, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas mengatakan pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan harapan rakyat. "Hak rakyat terambil kembali," kata Bupati Anas kepada wartawan, Jumat, 26 September 2014.

Meski telah disahkan, Anas mengatakan, tetap menghormati dinamika politik yang terjadi di DPR. Akan tetapi dia mengingatkan bahwa pengesahan RUU Pilkada lewat DPRD bukan menjadi kiamat demokrasi. Rakyat masih memiliki pintu untuk mencabut undang-undang tersebut melalui Mahkamah Konstitusi.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), kata Anas, akan mempersiapkan uji materi ke MK. Sebab, banyak kepala daerah hasil pilkada langsung yang menolak bila mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Sebelumnya teman-teman sudah antisipasi bila pilkada lewat DPRD, mereka akan menggunakan jalur MK," kata Anas yang menjadi Sekretaris Divisi Otonomi Daerah Apkasi ini. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo)

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan pilkada lewat DPRD akan menjauhkan pemimpin dari rakyatnya. Sebab kepala daerah tidak perlu turun ke rakyatnya. "Kepala daerah tak perlu turun ke desa-desa, cukup mendekati DPRD saja," kata mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 tersebut.

Azwar Anas sendiri belum memutuskan apakah akan maju kembali pada pilkada Banyuwangi yang akan digelar 2015 mendatang. "Saya masih fokus kerja," kata dia mengelak.

Dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung kemarin malam, Demokrat mengajukan 10 koreksi pada ketentuan pemilihan langsung. Opsi ketiga ini masuk dalam lobi pembahasan revisi UU Pilkada, namun ditolak fraksi-fraksi lain. Penolakan ini membuat Fraksi Demokrat memutuskan melakukan walkout. (Baca: Menggugat UU Pilkada, Ini Alasan Pentingnya)

Pada akhirnya, DPR, melalui voting rapat paripurna, mengesahkan revisi yang mengatur ketentuan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Suara fraksi-fraksi pendukung presiden terpilih Joko Widodo-yakni PDI Perjuangan, Hanura dan PKB-kalah jauh oleh suara Koalisi Merah Putih yang terdiri atas Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS.

IKA NINGTYAS

Baca juga:
IIMS 2014, SPG Mobil Mewah Honornya Lebih 'Wah'
15 Korban Kecelakaan Truk TNI AL Masih Dirawat
Tiket Murah Garuda Ada di Travel Fair Surabaya
ISIS Merancang Serangan ke Barat

Berita terkait

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

16 Februari 2024

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Pemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta

2 Oktober 2022

Pemprov Jatim Santuni Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Rp 10 Juta

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan pemerintah akan bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pengobatan korban Tragedi Kanjuruhan.

Baca Selengkapnya

Jawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak

3 Mei 2022

Jawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana Pemerintah Daerah Jawa Timur di perbankan memiliki saldo tertinggi per Maret 2022.

Baca Selengkapnya

Perbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan

12 Oktober 2018

Perbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan

Berdasarkan catatan Pemprov Jatim, Soekarwo mengatakan ada sebanyak 210 rumah rusak di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi akibat gempa Situbondo.

Baca Selengkapnya

Gempa Situbondo, Pemda Jatim Bangun RS Sementara di Pulau Sapudi

12 Oktober 2018

Gempa Situbondo, Pemda Jatim Bangun RS Sementara di Pulau Sapudi

Pulau Sapudi adalah wilayah yang paling parah terdampak gempa Situbondo berkekuatan 6,3 SR.

Baca Selengkapnya

Alasan Pasar Mobil Jatim Tetap Stabil Atas Pelemahan Rupiah

15 September 2018

Alasan Pasar Mobil Jatim Tetap Stabil Atas Pelemahan Rupiah

Pasar penjualan mobil di Jawa Timur masih stabil dan tak terpengaruh pelemahan rupiah atas dolar AS

Baca Selengkapnya

AHY Ajak Milenial di Jawa Timur Tidak Golput pada Pemilu

21 Juni 2018

AHY Ajak Milenial di Jawa Timur Tidak Golput pada Pemilu

Menurut AHY, generasi milenial sangat penting untuk sadar dan berpartisipasi dalam politik, seperti berpartisipasi dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya

Hasil UN SMP 2018 Turun, Jawa Timur Minta Soal Dipermudah

25 Mei 2018

Hasil UN SMP 2018 Turun, Jawa Timur Minta Soal Dipermudah

Hasil UN SMP 2018 Jawa Timur, kata Saiful, masih cukup baik dibandingkan dengan daerah lain. "Jatim masih cukup baik, bayangkan yang di luar Jawa."

Baca Selengkapnya

PWNU Jatim Desak Kepolisian Usut Tiga Penyerangan Ulama

20 Februari 2018

PWNU Jatim Desak Kepolisian Usut Tiga Penyerangan Ulama

Sejak sepekan ini serangkaian penyerangan tokoh agama/ ulama dan tempat ibadah terjadi di Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Dalam Setahun, Enam Kepala Daerah Jawa Timur Berurusan dengan KPK

5 Februari 2018

Dalam Setahun, Enam Kepala Daerah Jawa Timur Berurusan dengan KPK

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, Jumat pekan lalu, 2 Februari 2017, Eddy didakwa jaksa KPK menerima suap Rp1,9 miliar.

Baca Selengkapnya