Polisi Janji Kasus Gubernur Riau Cabul Berlanjut  

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 26 September 2014 16:05 WIB

Annas Maamun, Gubernur Riau. Wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI tetap memeriksa dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Gubernur Riau Annas Maamun meski dia berstatus tahanan KPK saat ini. Ini dijamin Kepala Subdirektorat III Ditipidum Mabes Polri Komisaris Besar Agung Yudha.

"Proses penyelidikan Gubernur Riau terus berlanjut," kata Agung pada Jumat, 26 September 2014. (Baca: Annas Dicokok KPK, Pemerintah Riau Berjalan Normal)

Polisi belum memeriksa Annas. Agung berkata nantinya jika ingin meminta keterangan Annas, Kepolisian akan 'meminjam' Annas dari KPK untuk pengusutan lebih lanjut.

Annas dilaporkan melakukan pelecehan seksual kepada WW ke Markas Besar Kepolisian pada Rabu, 27 Agustus 2014. Ini terjadi setelah Annas diduga melecehkan seorang wanita berinisial WW di rumahnya di Jalan Belimbing, Pekanbaru, Riau, pada 30 Mei 2014. (Baca: Kasus Annas Jadi Dalih Demokrat Walkout RUU Pilkada)

WW melaporkan hal ini bersama ayahnya, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah Soemardi Taher.


KPK menangkap Annas bersama delapan orang lain pada Kamis, 25 September 2014, sekitar pukul 17.30 WIB di rumah pribadinya di perumahan Citra Grand, Cibubur, Jawa Barat. Mereka diduga melakukan transaksi penyuapan. Dalam penangkapan semalam, KPK menyita duit miliaran rupiah. (Baca: Harta Gubernur Riau Annas Maamun Rp 12,4 Miliar)

Agung mengatakan polisi telah memeriksa tiga orang yang mengetahui kasus dugaan pelecehan ini. Terdapat satu orang yang mangkir dari pemeriksaan karena orang ini tidak pernah merasa berada di tempat kejadian perkara. Namun Agung enggan menyebutkan nama orang tersebut.

ROBBY IRFANY

TERPOPULER

RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan
Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah
Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237
Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

11 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya