TEMPO Interaktif, Banjarmasin:Sebanyak 485 kepala keluarga transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Rawa Muning, di Kabupaten Tapin, 117 kilometer dari Banjarmasin, ibukota Kalimantan Selatan, meninggalkan lokasi pemukiman transmigrasi. ‘’Dari 500 KK transmigrasi di UPT Rawa Muning, hanya tersisa 15 KK yang masih bertahan sampai sekarang,’’ kata Kepala Bagian Humas Sekretriat Daerah Kabupaten Tapin Bambang Hidayat kepada Tempo, Jumat (13/6).Sekitar 50 persen dari mereka diperkirakan kembali ke daerah asalnya di pulau Jawa, sedangkan sisanya mencari nafkah atau usaha ke daerah lain. Kondisi alam rawa di Rawa Muning, diakui Bambang, memang belum kondusif untuk usaha pertanian maupun perkebunan. ‘’Kalau hujan daerah itu terendam,’’ ujarnya. Ia menandaskan, Pemkab Tapin saat ini terus berupaya mengembangkan kawasan itu agar lebih baik, seperti normalisasi air sungai dengan pembangunan saluran irigasi yang dilakukan oleh Kimpraswil Kalsel. Sementara itu, Kasubdin Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Iskandar Ham mengaku, pihaknya belum mendapat laporan tentang banyaknya transmigrasi yang meninggalkan. Namun ia tidak memungkiri akan masalah alam yang menimpa UPT Rawa Muning. Iskandar mengungkapkan, total seluruh transmigran yang ditempatkan di UPT Rawa Muning sebanyak 1.180 KK yang ditempatkan sejak 1994 hingga 1998. Ia berharap, drainase yang dibangun dinas Kimpraswil Kalsel dapat mengatasi permasalahan alam, mengingat daerah itu berada di cekungan, sehingga akan terendam bila musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Khaidir R.
Menteri Desa Terima Kunjungan Wakil Bupati Merauke
11 Juni 2021
Menteri Desa Terima Kunjungan Wakil Bupati Merauke
Wakil Bupati H Riduwan meminta perhatian Mendes Halim Iskandar untuk revitalisasi kawasan Transmigrasi di Kabupaten Merauke seperti di Muting dan Salor.
Menteri Desa: Tidak Ada Lagi Kawasan Transmigrasi Baru
27 Mei 2021
Menteri Desa: Tidak Ada Lagi Kawasan Transmigrasi Baru
Revitalisasi kawasan transmigrasi yang tersebar di 152 kawasan akan dilakukan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, ekonomi, dan pengembangan sosial budaya.