Warga menanyakan syarat pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK ke petugas di gedung Kemenkumham, Jakarta, 3 September 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) melakukan investigasi terhadap sebelas calon pimpinan KPK yang lolos uji makalah. Hasil pemantauan sementara menunjukkan sebagian besar calon tidak berkompeten dalam pemberantasan korupsi.
"Ini jauh berbeda di tahun 2011. Pada tahun itu banyak sekali calon yang kompeten," ujar Dio Asar Wicaksana, koordinator tim pemantau MaPPI pada Kamis, 25 September 2014. (Baca: KPK: Kompetisi Caleg Picu Politik Uang)
Ada lebih dari enam calon yang tidak mempunyai prestasi moncer dalam bidang pemberantasan korupsi. Bahkan dua orang yang berprofesi sebagai jaksa dan advokat, kata Dio, tidak mempunyai rekam jejak yang baik dalam penegakan hukum.
Sayangnya, Dio belum mau memberikan nama orang yang tidak kompeten. Hal ini karena pemantauan belum selesai. Dio mengutarakan bahwa hasil akan diumumkan pada awal Oktober mendatang. (Baca: Anas Divonis 8 Tahun Bui, KPK Ajukan Banding)
Selain MaPPI, lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam pemantauan ini adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Law Reform, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Indonesia Corruption Watch. Mereka memantau sejak seminggu lalu.
Adapun hal yang dipantau adalah kinerja calon di lembaga-lembaga sebelumnya, karya ilmiah calon, ucapan-ucapan calon di pemberitaan media massa, dan orang terdekat calon. (Baca: KPK: Pilkada oleh DPRD Tak Transparan & Akuntabel)
"Yang saya takutkan, mereka melamar calon pimpinan KPK hanya sebagai pencari kerja, bukan pengabdian untuk pemberantasan korupsi," kata Dio.
Panitia seleksi KPK membuka pendaftaran untuk menggantikan Busyro Muqoddas sebagai wakil pimpinan KPK yang pensiun pada Desember 2014. Pansel awalnya menerima 104 peserta calon, termasuk Busyro. Sejak 15 September 2014, sebelas nama tersebut sedang menjalani penilaian rekam jejak atau profile assessment oleh panitia hingga hari ini.
