484 Anggota DPR Siap Sahkan RUU Pilkada

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 25 September 2014 15:25 WIB

Massa yang tergabung dalam "Koalisi Kawal RUU Pilkada" membawa poster seruan dukungan Pilkada Langsung pada aksinya di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 September 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 484 anggota DPR dari sembilan fraksi hingga pukul 13.55 WIB tercatat menghadiri sidang paripurna DPR ke-9 hari ini yang di antaranya akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Rapat yang dimulai pukul 11.25 WIB ini kemudian ditunda hingga pukul 14.30 WIB oleh pimpinan sidang, Priyo Budi Santoso. Empat RUU telah disahkan tanpa interupsi yang keras, yakni RUU Tenaga Kesehatan, RUU Keperawatan, RUU Jaminan Produk Halal, dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Setelah istirahat, salat, dan makan siang kita akan lanjutkan untuk mengesahkan RUU Pilkada. Semoga lancar seperti empat RUU sebelumnya," kata Priyo sembari mengetuk palu di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 25 September 2014. (Baca: Pilkada DPRD, Jokowi: Potensi Korupsi Lebih Besar)

Hingga pukul 15.07 WIB, rapat paripurna belum juga dimulai. Sesuai agenda, ada tiga lagi RUU yang rencananya akan disahkan pada rapat paripurna hari ini. Tiga RUU tersebut, berdasarkan urutan catatan kesekretariatan DPR, yakni RUU Pilkada, RUU Pemerintah Daerah, dan RUU Administrasi Pemerintahan.

Adapun komposisi dari 484 anggota DPR yang hadir adalah Demokrat 124 orang, Golkar 94, PDIP 89, PKS 53, PAN 41, PPP 32, PKB 20, Gerindra 22, dan Hanura 9 orang. (Baca: Inilah Untung-Rugi Pilkada Langsung dan DPRD)

Anggota fraksi partai-partai yang ditemui sebelum sidang mengatakan partainya akan hadir maksimal. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan PKS yakin bahwa opsi pilkada lewat DPRD akan lolos.

Priyo mengatakan ada dua anggota PKS yang berhalangan hadir karena melaksanakan tugas DPR, tepatnya pengawasan jemaah haji, yaitu Rayhan Iskandar dari Komisi VIII dan Wirianingsih dari Komisi IX. (Baca: KPK Beberkan Bahaya Kepala Daerah Dipilih DPRD)

Anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, juga menyatakan keyakinannya akan lolosnya pilkada oleh DPRD. "Tidak ada rencana kedua (yaitu melakukan uji undang-undang ke Mahkamah Kontitusi jika yang disahkan adalah pilkada langsung). Rencana pertama kami menang," kata Muzani kepada Tempo sebelum sidang dimulai.

Sementara anggota Fraksi Golkar, Tantowi Yahya, menyatakan bahwa kemarin Koalisi Merah Putih telah berkumpul di kediaman Prabowo Subianto.

"Tidak spesifik membicarakan persiapan RUU Pilkada. Tapi kami yakin pilkada lewat DPRD yang lolos," kata Tantowi. Pertemuan di Hambalang, menurut Tantowi, membahas agenda silaturahmi dengan anggota-anggota DPR baru yang akan dilantik dari partai-partai anggota Koalisi Merah Putih.

RIDHO JUN PRASETYO

Berita Terpopuler:

PDIP: Ada Mafia Migas Besar dan Recehan
Pria Ini Rela Membayar Rp 900 Juta untuk Ciuman
IP Address Penghina Ridwan Kamil di Jakarta

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

17 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya