RUU Pilkada, Ujian Kekompakan Koalisi Pro-Prabowo
Editor
Budi Riza
Rabu, 24 September 2014 13:10 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah akan menjadi ajang pembuktian soliditas Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta dalam Pemilu 2014.
"Ini test case terbesar kesolidan kami," kata Tantowi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 24 September 2014. (Baca: Gerindra: Ada Sanksi bagi Pembelot Pilkada DPR)
Menurut Tantowi, hingga tadi malam, semua anggota Koalisi Merah Putih masih sepakat mendukung pilkada melalui DPRD. Partai yang tergabung dalam koalisi ini adalah Gerindra, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, PKS, dan PAN. Pilihan itu, kata Tantowi, karena adanya kesamaan pandangan untuk memperkuat sistem presidensial.
Meski begitu, Tantowi mengakui masih ada suara berbeda pada internal partai koalisi mengenai pilihan ini. Beberapa kader justru mendukung pemilihan langsung seperti yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. "Memang ada dinamika, makanya kami hanya menyandarkan pada semangat masing-masing partai untuk tetap solid."
Mengenai kemungkinan bergabungnya Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mendukung pilkada langsung, Tantowi enggan berkomentar. Menurut dia, secara formal, kedua partai itu masih menyatakan mendukung pilkada oleh DPRD. (Baca: Kata PDIP Soal Pengesahan RUU Pilkada Hari Ini)
Fraksi-Fraksi di DPR masih terbelah dalam menyikapi RUU Pilkada. Tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, setuju dengan pilkada langsung. Sedangkan PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra mendukung pilkada melalui DPRD. Adapun Partai Demokrat mendukung pilkada langsung dengan catatan. Rencananya, keputusan akhir akan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR pada Kamis, 25 September 2014. (Baca: Suharso: Pilkada Langsung Sesuai Khitah PPP)
IRA GUSLINA SUFA
TERPOPULER
3 Tudingan Miring Anas kepada Keluarga SBY
Bocah 8 Tahun Dapat Duit Rp 15 Miliar dari YouTube
Anas dan 466 Politikus yang Dijerat Kasus Korupsi
Jokowi Emoh Ditanya Lagi Soal Jakarta
