Pengamat: Rp 1 M per Desa Ciptakan Raja Kecil  

Reporter

Rabu, 24 September 2014 11:02 WIB

Sejumlah anak dan remaja melakukan makan bersama usai ikuti ritual Reak Ngaruwat Lembur di Desa Cibiru Tonggoh, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, 21 September 2014. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, mengatakan program satu miliar satu desa merupakan berkah sekaligus kutukan.

Menurut Yogi, program itu dapat meningkatkan produktivitas pembangunan pedesaan apabila ada pengawasan yang maksimal. "Kutukannya dapat menciptakan raja kecil," ujar Yogi kepada Tempo, Rabu, 24 September 2014.

Menurut dia, program penguatan desa harus diawali dengan sistem pengawasan yang kuat. Ada tiga sistem pengawasan yang dikemukakan. Pertama, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi masuk sampai tingkat bawah; kedua, memaksimalkan kinerja aparatur negara dengan sistem rotasi; ketiga, dengan menerapkan supervisor di daerah. "Cara yang kedua yang paling baik menurut saya," ujar dia.

Yogi mengatakan cara yang ketiga tak akan berjalan baik di Indonesia lantaran rentan dengan kompromi. Cara kedua, kata dia, pemerintah dapat meniru cara kerja TNI yang merotasi prajuritnya. "Jadi, kepala desa nanti dirotasi ke seluruh Indonesia sehingga tak memiliki kesempatan untuk membangun kontrak dan lobi-lobi politik untuk menyalahgunakan kekuasaan," ujar dia.

Deputi Tim Transisi Anies Baswedan pada saat ditanya mengenai program penguatan desa tak berkomentar banyak. Ia mengaku belum dapat berbicara banyak terkait dengan program yang sudah dipilih oleh Jokowi. "Awal Oktober nanti akan diberitahukan," ujar dia.

Yogi mengatakan apabila ingin melakukan cara kedua, pemerintah ke depan harus berani mengubah sistem pemilihan kepala desa. Menurut dia, kepala desa tak perlu dipilih dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat. Ia menyarankan kepala desa langsung ditunjuk. "Jabatan kepala desa itu, kan, jabatan profesional, bukan semiprofesional seperti saat ini," ujar dia.

Yogi mengingatkan sebelum melakukan program ini, pemerintah harus memikirkan revisi terhadap otonomi. "Jangan sampai ada tumpang tindih dalam pelaksanaan otonomi," ujar dia. Namun, ia pesimistis program ini dapat diselesaikan dalam satu tahun mengingat ada banyak persiapan yang dibutuhkan oleh Jokowi jika ingin penguatan desa berjalan maksimal.

DINI PRAMITA




Baca juga:
Dukung Pilkada di DPRD, Patrialis Akbar Disentil
Ayah Ade Sara Sempat Tak Kenali Jenazah Anaknya
Muhammadiyah Pastikan Idul Adha 4 Oktober
Pengamat: Kasus IM2 Ancam Industri Jasa Internet
Wartawan ISIS Digaji Rp 18 Juta per Bulan

Berita terkait

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

24 Maret 2022

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

6 Desember 2021

Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.

Baca Selengkapnya

Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

25 Juni 2021

Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Baca Selengkapnya

Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

24 Agustus 2017

Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

10 Juli 2017

Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.

Baca Selengkapnya

Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

10 Juli 2017

Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."

Baca Selengkapnya

Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

2 Juli 2017

Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.

Baca Selengkapnya

Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

16 April 2017

Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.

Baca Selengkapnya

Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

24 November 2016

Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.

Baca Selengkapnya

Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

15 November 2016

Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.

Baca Selengkapnya