DPR Aceh ke Prancis Dicurigai Pelesiran

Reporter

Selasa, 23 September 2014 15:14 WIB

Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh menggelar aksi di gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (28/10). Sebanyak 16 organisasi buruh di Aceh menuntut program jaminan kesehatan buruh diterapkan awal tahun 2014 dan menolak upah murah di Aceh. ANTARA /Ampelsa

TEMPO.CO, Banda Aceh - Enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan studi banding ihwal sistem demokrasi ke Prancis. Kepergian mereka dicurigai sebagai pelesiran atau jalan-jalan oleh pegiat antikorupsi di Aceh.

Sekretaris DPRA, Hamid Zein, mengakui kepergian sejumlah anggota Dewan ke Prancis. "Untuk belajar sistem demokrasi di sana," katanya kepada Tempo, Selasa, 23 September 2014.

Berangkat dua hari lalu, mereka berasal dari Komisi A DPRA, yang membidangi hukum dan politik. Selain mempelajari sistem demokrasi, mereka juga disebut menimba ilmu tentang otonomi dan sistem pelaksanaan tugas parlemen di negara Eropa tersebut. (Baca:Gubernur Aceh Tagih ke SBY Soal Qanun Bendera)

Hamid Zein menyatakan keberangkatan mereka sudah diprogramkan dalam rencana anggaran. Studi ke luar negeri ini merupakan bagian dari kerja tahunan DPRA dan sudah dibahas dalam Badan Musyawarah DPRA. "Dari komisi ke pimpinan Dewan dan kemudian dibawa Gubernur, ke Mendagri, dan sudah ada izinnya," ucapnya.

Dia menambahkan, kepergian mereka tidak akan mengganggu pembahasan dan pengesahan sejumlah qanun (peraturan daerah) di DPRA dalam persidangan terakhir yang berlangsung pada 24-26 September mendatang.

Koordinator Masyarakat Transparansi Anggaran Aceh, Alfian, mengatakan studi banding itu sepertinya hanya jalan-jalan dan tidak bermanfaat bagi rakyat. "Ini seperti memanfaatkan anggaran menjelang akhir masa jabatan," katanya kepada Tempo.

Menurut dia, alasan studi ke luar negeri mereka sangat tidak jelas. Soalnya, banyak studi yang dilakukan sebelumnya, namun tidak membawa perubahan apa-apa. Apalagi mereka pergi menjelang akhir masa jabatan sebagai anggota DPRA periode 2009-2014. Masa jabatan mereka berakhir pada 30 September mendatang.

Alfian menilai studi ke luar negeri jelas merupakan pemborosan anggaran. Seharusnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Ini sebagai contoh tidak jelasnya platform partai politik. Seharusnya partai bisa melarang yang tidak bermanfaat," ujarnya.

Sumber Tempo di DPRA mengatakan legislator yang berangkat ke Prancis adalah Adnan Beuransyah, Abdullah Saleh, Yunus Ilyas, Yuniar, Mansur Nurhakim, dan Gufran Zaenal Abidin. "Dari mereka yang berangkat, tiga orang terpilih kembali dan selebihnya tidak terpilih untuk periode 2014-2019," ujar sumber tersebut.

ADI WARSIDI




Baca juga:
Tahir Jadi Penasehat TNI, Endriartono: Imbal Jasa
Tim Voli Pantai Indonesia 1 Lolos 16 Besar
Jokowi: Ada yang Beli Hape Pakai KJP?
Semua Fraksi Setuju, RUU Perasuransian Disahkan

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

11 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

27 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

58 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya