Seorang koordinator lapangan berorasi menolak RUU Pilkada di depan kantor DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang, 16 September 2014. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana mobilisasi anggota saat paripurna pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah tak hanya dilakukan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Strategi serupa ditempuh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. "Karena ini begitu penting, fraksi kami harus memastikan anggotanya ikut paripurna," kata anggota Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, di Jakarta, Senin, 22 September 2014.
Malik menjelaskan instruksi itu menyatakan setiap anggota diminta berada di Jakarta sebelum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang akan digelar pada Kamis, 25 September 2014. "Mulai hari ini sampai 30 September 2014, jangan ada anggota yang berada di luar kota, apalagi ke luar negeri. Semuanya harus stand by di Jakarta," katanya. (Baca: Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada)
Beleid RUU Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah memunculkan dua opsi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung. Sikap dari setiap fraksi akan disampaikan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama yang akan digelar besok siang. Keputusan akhir diambil dalam rapat paripurna pada 25 September 2014. (Baca: PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY)
Mayoritas fraksi yang berada dalam barisan Koalisi Merah Putih menyatakan dukungannya terhadap mekanisme pemilihan secara tidak langsung lewat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun dukungan itu diperkirakan pecah lantaran Partai Demokrat berencana melayangkan surat secara resmi yang mengubah sikap mereka untuk mendukung pilkada secara langsung. (Baca: Gerindra Optimistis RUUPilkada oleh DPRD Lolos)
Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar menyatakan partainya sangat membuka diri terhadap perubahan sikap dari partai-partai yang selama ini mendukung opsi pilkada tak langsung. Ia pun berharap dukungan itu bisa dipermanenkan untuk penguatan peran DPR. "Kalau Demokrat mendukung opsi langsung, ya, alhamdulillah. Bagi kami, pemilihan langsung merupakan buah Reformasi yang harus dipertahankan," katanya.
