Presiden terpilih Joko Widodo setelah berbicara pada sejumlah wartawan di rumah Transisi setelah melakukan pertemuan tertutup dengan timnya, Jakarta, Sabtu 9 Agustus 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo bertekad merampingkan anggaran rapat pada rancangan anggaran tahun depan hingga 40 persen. Jokowi telah meminta Tim Transisi pimpinan Rini Mariani Soemarno menyelesaikan formulasinya.
Jokowi mempersoalkan anggaran rapat dan perjalanan dinas kementerian dan lembaga pemerintah yang mencapai Rp 37 triliun lebih untuk anggaran tahun depan. Sekitar Rp 18 triliun di antaranya dianggarkan untuk rapat.
Jokowi mengatakan sulit membayangkan besarnya dana rapat dan perjalanan dinas yang bahkan melebihi anggaran pembangunan mass rapid transit di Jakarta. Proyek transportasi massal yang mulai dibangun pada awal pemerintahan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta ini menelan biaya Rp 16 triliun dari pinjaman Japan International Cooperation Agency.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan surat keputusan yang diteken pada 19 Mei 2014 untuk penghematan anggaran belanja. "Pemerintah mengaudit biaya perjalanan dinas dan mengeluarkan penghematan anggaran belanja,” ujar Menteri Azwar.
Dalam surat keputusan yang dikeluarkan SBY disebutkan pemerintah memangkas belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak. (Baca selengkapnya: majalah Tempo)
AGUSTINA WIDIARSI | MUHAMMAD MUHYIDDIN | ANANDA TERESIA
