Calon presiden Joko Widodo menyapa ribuan relawan yang menghadiri Konser Salam 2 Jari di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juli 2014. TEMPO/Nurdiansah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, mengaku kesulitan menggerakkan kinerja kabinet di era pemerintahannya. Alasannya, postur anggaran yang akan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tak sejalan dengan formasi kabinet yang akan dibentuk. "Nanti akan disesuaikan setelah APBN Perubahan di 2015," ujarnya, Ahad, 21 September 2014. (Baca: Tim Transisi Kritik Pengelolaan Anggaran oleh SBY)
Jokowi mengakui potensi masalah itu muncul lantaran pemerintahannya berencana memisahkan nomenklatur urusan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi dengan kementerian riset. Sementara APBN yang akan disahkan DPR merupakan hasil dari formasi kabinet yang dijalankan era pemerintahan SBY. (Baca: Jokowi Janji Akan Cukur Biaya Rapat Rp 18 Triliun)
Ketua Badan Anggaran, Ahmadi Noor Supit, menyatakan DPR tidak akan mengubah APBN 2015. Menurut dia, problem itu muncul lantaran Jokowi belum memastikan formasi kabinet yang akan dibentuk. Ketidakpastian itu juga membuat fraksi pendukung pemerintahan yang baru kesulitan mengintervensi perubahan postur anggaran 2015. "Kami tak ingin bekerja dua kali. Lebih baik ketuk palu saja APBN yang ada sekarang," ujarnya. (Baca: DPR dan SBY Dilarang Utak-atik RAPBN 2015)
