Megawati Soekarnoputri, Jokowi dan Puan Maharani berfoto dengan partai pendukung usai pembukaan Rakernas PDIP ke-IV di Semarang, Jateng, 19 September 2014. Selain partai pendukung Jokowi-JK, pembukaan Rakernas PDIP juga dihadiri 2 partai Koalisi Merah Putih yaitu PPP dan PAN. Tempo/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Semarang - Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan dirinya bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terbuka menjalin koalisi dengan partai mana pun, termasuk anggota Koalisi Merah Putih. Namun Jokowi memberi syarat bagi partai yang ingin bergabung dalam pemerintahannya nanti. "Kami terbuka dengan siapa pun, asal ideologinya sama," kata Jokowi setelah memberikan arahan dalam acara Rapat Kerja Nasional PDIP di Semarang, Jumat malam, 19 September 2014. (Baca: Gerindra Emoh Pusing PPP-PAN Ada di Rakernas PDI)
Soal ideologi yang sama dengan PDIP, menjadi syarat bagi partai lain untuk bergabung di koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pernyataan Jokowi ini menjawab pertanyaan soal sinyal bergabungnya Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan di posor PDIP, menyusul kehadiran dua partai tersebut dalam acara pembukaan Rakernas PDIP. (Baca: Adik Hatta Rajasa Hadiri Rakernas PDI Perjuangan)
Saat ditanya apakah komposisi partai politik di kabinetnya nanti akan berubah, Jokowi enggan menjawabnya. "Nanti dilihat saja. Saya tidak mau mendahului," tutur bekas Wali Kota Solo tersebut. (Baca: Ke Rakernas PDI Perjuangan, PAN Tak Izin Prabowo)
Jokowi menegaskan bahwa saat ini belum membahas ihwal siapa saja menteri yang akan membantunya. Di forum Rakernas PDIP juga tidak ada bahasan soal menteri. "Karena menteri adalah hak prerogatif presiden. Kamu harus mengerti itu," katanya kepada wartawan.
Salah satu yang dibahas dalam Rakernas PDIP adalah perubahan pola pikir partai banteng. Selama sepuluh tahun terakhir, PDIP menjadi partai oposisi yang berada di luar pemerintahan. Kini, mulai 20 Oktober mendatang, PDIP akan menjadi partai pemerintahan dengan presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Jokowi menyatakan selama sepuluh tahun menjadi oposisi memang berat bagi PDIP. "Tapi, pada saat berada di pemerintah, itu jauh lebih berat."
