Diboikot Koalisi Merah Putih, Pembahasan RAPBD Cirebon Molor

Reporter

Editor

Eni Saeni

Kamis, 18 September 2014 19:23 WIB

Gedung DPRD Kota Cirebon. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Cirebon - Gara-gara diboikot Koalisi Merah Putih, rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD Kota Cirebon menemui jalan buntu. Pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD) 2015 pun dipastikan molor. “Tertundanya penetapan pimpinan Dewan akan berdampak tertundanya pembahasan RAPBD 2015 yang akan dibahas pada 23 September 2014,” kata pimpinan sementara DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, Kamis, 18 September 2014.

Rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD Kota Cirebon seharusnya dimulai pada pukul 09.00 WIB, Kamis, 18 September 2014. Namun, hanya 16 anggota Dewan yang hadir. Karena tidak memenuhi kuorum, yaitu dua per tiga jumlah legislator, sidang paripurna pun ditunda satu jam. Rapat terpaksa kembali ditunda karena jumlah anggota Dewan yang hadir sejam kemudian tidak bertambah. Rapat akhirnya diundur menjadi Selasa pekan depan, 23 September 2014.

Edi mengatakan akan terus melakukan lobi dengan para anggota Dewan, termasuk Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon yang juga menjabat Wakil Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis. “Lobi ini untuk memecahkan kebuntuan komunikasi di antara mereka,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Cirebon, Abdullah, mengaku sengaja memboikot rapat paripurna ini. “Ini sebagai bentuk protes kami kepada pimpinan sementara agar jangan arogan,” katanya.

Dia meminta masalah panitia khusus tata tertib DPRD Kota Cirebon segera diselesaikan. Anggota Dewan sudah dilantik lebih dari sebulan lalu, tapi hingga kini masalah tersebut belum selesai. “Kalau tatib DPRD selesai, maka alat kelengkapan bisa segera dibentuk, sehingga Dewan bisa bekerja dengan jelas,” ujarnya.

Koalisi Merah Putih dengan jumlah anggota 18 orang di DPRD Kota Cirebon ingin berperan lebih besar dalam alat kelengkapan Dewan. “Tapi ada pihak lain yang berusaha menjegal, padahal jumlah mereka hanya sedikit,” kata anggota Dewan yang enggan disebutkan namanya.

Menurut Dani Mardani, politkus Partai Amanat Nasional, lobi di antara dua kekuatan, yaitu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Kerakyatan, hingga kini belum menemui kata sepakat. “Suasana seperti ini dalam politik biasa saja,” ujarnya.




IVANSYAH




Terpopuler:
Jokowi Disebut Ingkar Janji, Ini Pembelaan Ruhut
Gerindra Kumpulkan 5.000 Kadernya Akhir Pekan Ini
Ahok Pilih Nachrowi Jadi Wagub, Lupa 'Haiya, Ahok'

Paham Ini Jadi Cikal-Bakal ISIS

Bahas Jakarta, Ahok Jamu Airin Makan Malam

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

20 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

36 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

12 Maret 2024

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

6 Maret 2024

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya