Tersangka Korupsi, Pelantikan Idham Belum Jelas

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Kamis, 18 September 2014 19:10 WIB

Mantan Bupati Bantul, Idham Samawi. TEMPO/Suryo Wibowo.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pelantikan bekas Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Idham Samawi, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 204-2019 belum jelas menyusul keputusan Komisi Pemilihan Umum menangguhkan pelantikan tiga legislator terpilih lantaran berstatus tersangka korupsi.

Idham Samawi saat ini berstatus tersangka kasus korupsi dana hibah klub sepak bola Persiba Bantul senilai Rp 12,5 miliar. Ketua PDI Perjuangan DIY Bambang Praswanto mengatakan belum mendapat kabar bahwa satu dari tiga legislator terpilih yang terancam tak dilantik itu adalah Idham Samawi. “Belum ada (kabar tentang) itu,” katanya, Kamis, 18 September 2014 siang. (Baca: KPU Tetap Lantik Anggota DPR yang Dipecat Golkar)

Di jajaran pengurus pusat PDI Perjuangan, Idham menjabat Ketua Bidang Keanggotaan, Kaderisasi, dan Rekrutmen. Sebelumnya, ia merangkap sebagai Ketua PDI Perjuangan DIY. Dia digantikan oleh Bambang Praswanto sebagai pimpinan partai banteng di DIY pada Jumat, 5 September 2014. “Itu bukan karena Idham sebagai tersangka,” kata Bambang menyebutan alasan penggantian Idham.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Masyarakat KPU DIY Farid Bambang Siswantoro mengatakan kabar permohonan penangguhan pelantikan anggota DPR terpilih itu masih berkembang di media. Ia belum mendapat kepastian bahwa satu dari tiga orang itu adalah legislator terpilih asal daerah pemilihan DIY, Idham Samawi. “Kami baru saja koordinasi dengan KPU pusat tentang pilkada, tapi tak ada kabar itu,” katanya.






ANANG ZAKARIA






Terpopuler:
Jokowi Disebut Ingkar Janji, Ini Pembelaan Ruhut
Gerindra Kumpulkan 5.000 Kadernya Akhir Pekan Ini
Ahok Pilih Nachrowi Jadi Wagub, Lupa 'Haiya, Ahok'
Paham Ini Jadi Cikal-Bakal ISIS
Ahok Mau Bikin Razia Parkir Liar Tambah Seru

Advertising
Advertising

Berita terkait

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

10 jam lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

16 jam lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

16 jam lalu

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

2 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

3 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya