Simpatisan mengibarkan bendera Partai Persatuan Pembangunan saat kampanye partai bernomor urut 24, di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Rabu (18/3). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Kupang - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Timur secara tegas mendukung pemecatan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP. DPW juga mendesak muktamar digelar tahun ini.
"Kami mendukung pemecatan Suryadarma Ali dan percepatan muktamar," kata Ketua DPW PPP NTT Jahidin Umar kepada Tempo, Rabu, 17 September 2014. (Baca juga: Rapimnas PPP Dukung Pemecatan Suryadharma Ali)
Menurut Jahidin, pemecatan Suryadharma sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPP. Sebab, Suryadharma telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jahidin menuturkan pemecatan Suryadharma punya alasan mendasar lain. Selain ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, penyebab lainnya adalah keputusan Suryadharma bergabung dengan Koalisi Merah Putih. "Pemecatan ini sebenarnya akumulasi dari langkah Ketua Umum yang dinilai merugikan PPP," ujarnya. (Baca: Suryadharma Berkukuh Tolak Pencopotan Dirinya)
Dengan pemecatan itu, kata Jahidin, DPW mendesak pelaksanaan muktamar digelar tahun ini. Namun sebelumnya akan digelar Musyawarah Kerja Nasional PPP untuk menetapkan jadwal pelaksanaan muktamar.
Soal hasil Muktamar 2011 yang menyepakati muktamar berikutnya pada 2015, Jahidin mengatakan hal itu bisa dimentahkan dengan pemecatan Suryadharma. "Kami mendukung Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP," katanya. (Baca: Pecat Suryadharma, Elite PPP Sowan ke Kiai Maimun).
