MA: Luthfi Hasan Ishaaq Mencederai Demokrasi  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 16 September 2014 17:23 WIB

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfi Hasan Ishaaq. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur menilai putusan kasasi terhadap bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq diharapkan bisa memberi efek jera bagi para koruptor.

Mahkamah memutuskan menambah hukuman Luthfi dari 16 tahun menjadi 18 tahun dalam kasus korupsi suap daging impor.

"Jika ada persepsi efek jera dalam setiap kasus kasasi koruptor, ya, kami sangat bersyukur," kata Ridwan di kantornya, Selasa, 16 September 2014. "Khususnya dari para koruptor-koruptor itu." (Baca: MA Hukum Bekas Presiden PKS 18 Tahun Penjara)

Ridwan menilai seharusnya koruptor tidak melakukan banding atau bahkan sampai mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah. Musababnya, jika tidak ada bukti baru, hanya akan memperberat masa hukuman bagi para koruptor itu.

Menurut Ridwan, upaya yang dilakukan para koruptor selama ini hanya ingin memperlambat atau memperpanjang suatu perkara dalam proses pengeksekusiannya saja. Jadi, penegakan hukum, khususnya bagi koruptor, tidak berjalan dengan baik. (Baca: KPK Bersyukur Hukuman Bekas Presiden PKS Ditambah)

"Mestinya perkara itu dari putusan pengadilan tingkat pertama. Kalau memang itu dengan fakta dan sudah terungkap, kemudian hakim sudah memutus, ya, dieksekusi saja," tutur Ridwan. "Kenapa harus melakukan upaya hukum lanjutan dengan memperpanjang lamanya waktu melakukan untuk eksekusi itu."

Ridwan mencontohkan, dalam memori kasasi Luthfi, semua fakta-fakta dan bukti sudah diajukan pada pengadilan tingkat pertama. Jadi, kata Ridwan, Lufthi memang terbukti bersalah dalam kasus korupsi itu.

"Justru majelis kasasi menambah hal yang memberatkan," ujar Ridwan. "Karena majelis kasasi menimbang bahwa kedudukan terdakwa itu sebagai pejabat politik dan telah mencederai demokrasi juga mencederai kepercayaan pemilihnya."

REZA ADITYA







Berita Terpopuler
Ratusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS
Kapolri Didesak Ungkap Penyebab Jatuhnya MH370
Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY
Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat
Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan







Advertising
Advertising















Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

2 jam lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

1 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

3 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

8 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

8 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

9 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

9 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

10 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

14 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya