TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan tiga nama dari sebelas calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang harus diawasi. Lola Easter, anggota Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan, mengatakan tiga nama itu bermasalah dalam dua kategori yang berbeda.
"Ada satu orang yang berkaitan dengan kekerasan. Dan dua lagi berkaitan dengan partai politik," kata Lola di kantor ICW pada Senin, 15 September 2014. (Baca: ICW: Mekanisme Pemilihan Anggota BPK Berbahaya)
Namun Lola mengaku tidak bisa menyebutkan nama tiga orang itu. Menurut dia, saat ini ICW bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat sedang menelisik rekam jejak mereka secara mendalam. Publikasi nama mereka, menurut Lola, akan membuat proses penelusuran rekam jejak menjadi terganggu.
Hari ini panitia seleksi pimpinan KPK mengumumkan sebelas kandidat yang lolos tahap seleksi makalah. Mereka adalah Iwan Nazarudin Kurniawan, Ichran Efendi Siregar, Jamin Ginting, Muhammad Busjro Muqoddas, I Wayan Sudirta, Trisaktiyana, Ninik Maryanti, Ahmad Taufik, Robby Arya Brata, Subagio, dan Eddy Fritz Sinaga. (Baca: ICW: BPK Bukan Ladang Politikus Loncat Pagar)
Sejalan dengan ICW, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) juga melihat dua orang calon pimpinan yang diduga terafiliasi pada partai politik. Menurut peneliti dari MaPPI, Dio Asar Wicaksana, mereka akan melakukan wawancara mendalam dengan orang terdekat calon pimpinan perihal kebenaran informasi tersebut.
Namun menurut Dio, MaPPI belum menemukan sebelas calon pimpinan KPK yang terkait dengan masalah hukum ataupun masalah integritas. "Semuanya sudah gugur pada seleksi sebelumnya," kata Dio.
ROBBY IRFANY
Terpopuler
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Suryadharma: Ketua PPP Mendatang Harus ke Prabowo
Pilkada Langsung Boros? Ini Bantahannya
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah
Berita terkait
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
45 menit lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
8 jam lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
20 jam lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
21 jam lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
1 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
1 hari lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya