Kapolda NTT Diganti  

Reporter

Editor

Erwin prima

Senin, 15 September 2014 12:09 WIB

Kapolda NTT, Brigjen I Ketut Untung Yoga Ana. Tempo/Jhon Seo

TEMPO.CO, Kupang - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana hari ini digantikan oleh mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Aceh Brigadir Jenderal Endang Sunjaya.

I Ketut Untung Yoga Ana dipindah ke Markas Besar Polri sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri. Adapun acara serah-terima jabatan digelar di lapangan Polda NTT, Senin, 15 September 2014.

Pergantian ini bertepatan dengan mencuatnya kasus trafficking yang diungkap seorang anggota Polda NTT, Brigadir Rudy Soik, serta ditemukannya dua calon polisi wanita yang hamil saat mengikuti pendidikan di Singaraja, Bali.

Namun Polda NTT membantah kabar bahwa kedua kasus tersebut berkaitan dengan pergantian I Ketut Untung Yoga. "Pergantian Kapolda ini tidak ada kaitannya dengan kasus Rudy dan hamilnya calon polwan," kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Ajun Komisaris Besar Okto Riwu kepada Tempo.

Kapolda NTT, menurut dia, seharusnya sudah diganti sebelum pemilu. Namun, karena bentrok dengan agenda pemilu, pergantian baru dapat dilakukan seusai pesta rakyat itu.

I Ketut Untung Yoga Ana dalam sambutannya dalam acara serah-terima jabatan meminta maaf kepada masyarakat NTT karena belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik. "Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Semoga Kapolda NTT baru bisa lebih baik dari saya," katanya.

Sementara itu, Kapolda NTT Brigadir Jenderal Endang Sunjaya meminta masyarakat NTT bisa menerimanya sebagai pemimpin kepolisian dan membantunya mengamankan daerah itu. "Saya hanya minta dukungan masyarakat NTT," ucapnya.

YOHANES SEO

Berita lain
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Soal RUU Pilkada, Amir: SBY Berpihak pada Akal Sehat
3 Kemesraan Ahok-Lulung Setelah Cekcok Panjang
Suryadharma: Ketua PPP Mendatang Harus ke Prabowo

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

15 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya