Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik memperlihatkan surat suara sebelum memberikan hak suaranya pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di TPS 01 Surau Gadang, Kec. Nanggalo Padang, Sumbar (30/10). ANTARA /Maril Gafur
TEMPO.CO, Jakarta - Aksi mendukung pemilihan kepala daerah langsung digelar serentak pagi ini, Ahad, 14 September 2014, di Jakarta, Bandung, Semarang, Banda Aceh, dan Makassar. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari petisi menolak revisi Rancangan Undang-Undang Pilkada yang ditengarai akan memangkas hak rakyat memilih kepala daerah secara langsung.
Ajakan mengikuti aksi ini ramai di media sosial dan didukung oleh sejumlah aktivis. "Jangan culik demokrasi. Jangan culik suara rakyat," cuit Fadjroel Rachman, aktivis sosial, sambil menyertakan gambar tentang ajakan aksi di Bundaran Hotel Indonesia mulai jam 7 pagi ini. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)
Saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas RUU Pilkada. Satu bagian yang hendak diubah adalah mekanisme pemilihan secara langsung. Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pemilihan oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui usul pemilihan oleh DPRD berasal dari kementeriannya. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)
Masyarakat yang ingin mengikuti aksi diminta memakai baju putih dan berkumpul di titik-titik tertentu di lima kota tersebut. Selain di Bundaran Hotel Indonesia, aksi akan digelar di Dago, Bandung; Jalan Pemuda, Semarang; Lapangan Blang Padang, Banda Aceh; serta Pantai Losari, Makassar.
Petisi menolak revisi RUU Pilkada didaftarkan ke situs Change.org dua hari lalu oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sejak didaftarkan, lebih dari 40 ribu orang telah meneken petisi itu. Dalam petisi yang ditujukan kepada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, Perludem menyatakan kepala daerah harus dipilih rakyat, bukan DPRD. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)
