TEMPO.CO , Jakarta: - Anggota Majelis Pertimbangan sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional ,Alvin Lie menyindir sikap partainya yang getol menginginkan agar pemilihan kepala daerah diselenggarakan DPRD. PAN, kata dia, adalah partai yang lahir dari rahim reformasi. "Tujuannya adalah mengembalikan kedaulatan rakyat," kata dia saat dihubungi Tempo pada Sabtu malam, 13 September 2014. (Baca: Menteri Amir: Presiden Tak Bisa Tarik RUU Pilkada)

Alasan efisiensi misalnya, yang menjadi alasan pilkada langsung dikembalikan ke DPRD juga tak luput dari cibiran Alvin. Menurut dia, kalau mau hemat, sekalian saja tak usah menggelar pemilihan legislator dan presiden. "Tak usah ada pemerintahan juga," kata dia.

Alvin mengatakan di partainya ini memang banyak pendapat yang berbeda menyikapi penyelenggaraan pilkada. Saat ditanya musabab apa yang melatarbelakangi partainya bersikap mendukung pilkada oleh DPRD, ia menjawab santai. "Harusnya ya anggota melihat kembali apa tujuan partai ini didirikan." (Baca:PAN: Pilkada Langsung Itu Budaya Barat)

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional bidang Hukum dan Advokasi Didi Supriyanto kini bersikap agar pemilihan kepala daerah diselenggarakan DPRD. Sebelumnya, secara pribadi ia mendukung pilkada langsung. Musababnya, kata dia, ada partisipasi rakyat secara langsung dan turut menentukan. (Baca:Jimly : RUU Pilkada Cerminkan Kepentingan Golongan)

"Sudah dibahas di internal, sekarang saya turut partai mendukung pilkada oleh DPRD," kata Didi saat dihubungi Sabtu, 13 September 2014.

Dalam pembahasan, PAN menganggap pilkada langsung banyak kerugiannya. Semisal, kata dia, ada potensi konflik horizontal, biaya yang mahal, dan banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada, ada enam fraksi yang tak setuju pilkada langsung, yakni fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra. (Baca:Ahok Mundur, Gerindra: Seperti Mengasuh Anak Macan )

Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura mengikuti pemerintah. Padahal, Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak pilkada langsung dengan alasan penghematan anggaran dan menghindari politik uang dalam pilkada langsung. (Baca:Dukung Pilkada Lewat DPRD, Pengurus PDIP Terancam Sanksi)

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Terpopuler:
Begini Cara Copot AhokSurya Paloh Temui Petinggi Partai Komunis Cina
Wanita Ini Teror Tetangga Demi Rumah Impian
5 Senyawa yang Baik untuk Kesehatan Mata
Wagub untuk Ahok, Begini Kata Sutiyoso