TEMPO.CO, Makassar - Fraksi-fraksi anggota Koalisi Merah Putih kompak mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Fraksi tersebut yakni Demokrat, PKS, Golkar, dan Gerindra. Sementara PAN memilih Pilkada langsung.
Partai Demokrat beralasan pilkada melalui DPRD bukan berarti mencabut hak demokrasi rakyat, namun justru memberikan pelajaran politik agar rakyat benar-benar memilih wakilnya yang dapat dipercaya.
"Partai Demokrat akan konsisten membela kepentingan rakyat dengan memberikan pelajaran politik bahwa pemilihan tidak langsung juga bagian dari demokrasi," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Makassar Abdi Asmara kepada Tempo, Jumat 12 September 2014.
Menurutnya, dengan dipilihnya para anggota DPRD secara langsung oleh rakyat, mereka juga telah mendelegasikan haknya kepada para wakil mereka untuk menentukan kepala daerah. Di sisi lain, Nurhayati juga menjadikan pilkada langsung yang dilakukan selama ini telah terbukti menghabiskan banyak biaya.
"Anggaran itu kan bisa digunakan untuk pembangunan. Selama ini dalam setiap pembahasan APBD sering terjadi kekurangan. Pasalnya anggaran banyak terkuras di pilkada. Petayannya dahulukan proses pilkada atau pembangunan," ucapnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Makassar Amar Busthanul menambahkan, pilkada melalui parlemen lebih efektif. Pasalnya tidak terjadi gesekan antar pendukung dibanding pemilihan langsung. Selain itu, dari segi biaya lebih hemat. "Kita lihat yang terjadi pada pilkada di Kota Palopo rusuh. Kalau pilkada tidak langsung lebih aman," jelasnya.
Sekretaris PKS Kota Makassar Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, jika pilkada tidak langsung dilakukan mempermudah lembaga anti korupsi dalam melakukan pengawasan anggaran. Dibanding pilkada langsung. Kendati pilkada melalui DPRD tetap saja mengeluarkan dana.
"Kalau terjadi money politik di pilkada tidak langsung gampang mengontrolnya. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan mudah melakukan pengawasan,"jelasnya.
Sedangkan Wakil Ketua Golkar Makassar Rahman Pina menuturkan, partai Golkar Makassar menunggu sikap dari DPP perihal RUU Pilkada itu.
"Di Makassar memang semangat kebersamaan koalisi merah putih begitu kuat. Dan jika nantinya benar-benar disahkan maka siapapun yang disepakati koalisi seluruh kader akan mengikuti,"jelasnya.
Sebaliknya Sekretaris PAN Kota Makassar Hamzah Hamid berkata lain. Ia mengaku tidak begitu sepakat jika pilkada dipilih lewat DPRD sebab itu sama saja mencederai demokrasi rakyat.
Menurutnya, RUU Pilkada itu tidak perlu direvisi, yang perlu dilakukan adalah memperketat pengawasan penyelenggara pemilu. Mulai dari tingkat panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara.
Meski demikian, ia tidak menampik jika pilkada tidak langsung dilakukan dapat mengurangi biaya pemilihan.
"Sebaiknya tidak perlu dirubah. Tetap pilkada langsung, yang perlu dibenahi hanyalah tingkat penyelenggara," jelasnya.
