Pesan untuk Anas, Baratayuda hingga Ronggowarsito  

Reporter

Jumat, 12 September 2014 13:26 WIB

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum memasuki ruangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional dengan terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, rupanya tak hanya dibanjiri tuntutan oleh jaksa penuntut umum saat sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 11 September 2014. Anas juga dicekoki dengan deretan pesan oleh jaksa. (Baca: Anas Urbaningrum DItuntut 15 Tahun Penjara)

Setelah lebih tujuh jam menjalani sidang pembacaan tuntutan, jaksa Yudi Kristiana menyelipkan pesan khusus. Yudi meminta Anas, yang sering mengidentikkan diri dengan sosok Wisanggeni dalam kisah pewayangan Baratayuda, bertindak bijak dalam menyikapi tuntutan. (Baca: Pertimbangan yang Memberatkan Anas Urbaningrum)

“Wisanggeni bukan semata-mata memperlihatkan kesaktiannya yang tak tertandingi untuk membuat kahyangan bubar, tapi bertindak dengan hati yang dipenuhi keluhuran budi, untuk rela berkorban demi keutuhan negeri,” ujar Yudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 11 September 2014.

Yudi pun menyinggung sosok Anas yang pernah digadang-gadang maju sebagai calon presiden pada 2014 mewakili kelompok muda. Dia berharap Anas legawa. “Meski tak ikut dalam kontestasi pemilihan presiden 2014, namun pengorbanannya membuat Pandawa unggul dalam Perang Baratayuda.” (Baca: Anas Urbaningrum Jadi Tersangka Pencucian Uang)

Dia pun mengakhiri pesan kepada eks Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat itu dengan kutipan dari Ronggowarsito, pujangga yang terkenal karena ramalannya sudah banyak terbukti. "Bukankah Ronggowarsito pernah berkata, 'Suro diro jayaningrat, lebur dening pangastuti'," ujar Yudi. Makna sitiran dari Ronggowarsito tersebut adalah segala sifat keras hati, picik, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut, dan sabar.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Anas dengan hukuman 15 tahun penjara. Jaksa menuntut Anas dengan Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Anas dituntut denda Rp 500 juta subsider 4 bulan penjara. Ia juga dituntut mengembalikan uang korupsi sebesar Rp 94,180 miliar dan US$ 5,261 juta. Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut hak politik Anas dicabut. Sedangkan tanahnya di Yogyakarta diambil alih oleh negara.

LINDA TRIANITA



TERPOPULER
Diminta Copot Jabatan, Ahok Tantang Gerindra
Sengkarut Pilkada di DPR, Ini Asal Mulanya
Setelah Babi, Harimau Turun dari Gunung Slamet
Pilih Mundur, Ahok Disebut Revolusioner







Advertising
Advertising







Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

5 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

17 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

18 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya