Kalah Pilpres, Koalisi Prabowo Ingin Kuasai BPK ?

Reporter

Jumat, 12 September 2014 08:50 WIB

Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (tengah), didampingi Ketua Umum Gerindra, Suhardi (kiri), melakukan kampanye terbuka untuk pemilihan umum legislatif 2014 di Lapangan Gading, Gunungkidul, Yogyakarta, Sabtu 29 Maret 2014. Suhardi meninggal dalam usia 62 tahun. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Budget Center, Roy Salam, menilai ada kecenderungan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ingin menguasai kursi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Baca: Jokowi Tak Takut BPK Dikuasai Koalisi Merah Putih)

Menurut Roy, kecenderungan tersebut terlihat dari banyaknya calon dengan latar belakang politikus yang berasal dari partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta tersebut. “Calon dari partai politik cukup kuat bisa terpilih,” kata dia, kepada Tempo, Jumat, 12 September 2014.

Roy mengatakan Koalisi Merah Putih berniat menguasai lembaga tinggi negara setelah kalah dalam pemilihan presiden, 9 Juli 2014. Sebab, BPK merupakan salah satu lembaga tinggi yang sangat strategis dan memiliki posisi tawar tinggi terhadap pemerintah. (Baca: Jadi Anggota BPK, Penuhi Tiga Syarat Ini)

Untuk diketahui, dalam seleksi anggota BPK, ada 12 dari 67 calon anggota yang memiliki latar belakang politikus. Enam di antaranya masih menjabat sebagai anggota parlemen, di antaranya Harry Azhar Aziz dari Partai Golkar dan Sadar Subagyo dari Gerindra. Golkar dan Gerindra adalah anggota Koalisi Merah Putih. (Baca: Ini Nama Politikus Pro Prabowo Peserta Seleksi BPK)

Namun, Harry Azhar Azis menepis tudingan Roy. Dia mengatakan keikutsertaannya dalam proses seleksi BPK merupakan sikap pribadi. "Insya Allah, saya didukung partai," ujarnya. Sadar mengatakan hal senada. "Sesudah saya sampaikan ke partai, baru partai menyatakan dukungannya," ujarnya. "Enggak adalah arah-arahan dari partai."

AMOS SIMANUNGKALIT | KHAIRUL ANAM | TRI ARTINING PUTRI

Berita Terpopuler
Diminta Copot Jabatan, Ahok Tantang Gerindra
Sengkarut Pilkada di DPR, Ini Asal Mulanya
Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung






Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

5 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

40 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

43 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

43 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

43 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

44 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

44 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

44 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

45 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

48 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya