Koordinator Kontras Haris Azhar. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella mengatakan komposisi kabinet yang nanti dibentuk presiden terpilih, Joko Widodo, harus benar, khususnya untuk tujuan penyelesaian kasus HAM.
"Proporsinya harus tepat, jangan berat sebelah," kata Rio di Kontras dalam diskusi publik, Kamis, 11 September 2014. (Baca: Kontras Tagih Janji Jokowi Soal Kasus HAM)
Menurut Rio, untuk menangani kasus HAM, setidaknya Jokowi harus memilih menteri hukum dan HAM serta jaksa agung yang tepat. "Harus berani," kata Rio.
Hal sama juga dikatakan oleh Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar. "Jaksa agung dan menteri hukum dan HAM harus bersih dari kasus HAM," kata Haris. Maka, mereka tidak akan dapat dikendalikan oleh orang lain.
Sebelumnya, selama ini kasus HAM di Indonesia tidak pernah ada penyelesaian. Padahal pelanggaran HAM telah banyak terjadi. Misalnya, kasus Munir Said Thalib pada 7 September 2004, kasus Tanjung Priok pada 12 September 1984, dan kasus Semanggi II pada 24 September 1999. (Baca: Hari Kematian Munir Diusulkan Menjadi Hari Pejuang HAM)
Pemerintahan Jokowi nantinya diharapkan dapat menuntaskan kasus HAM ini. Apalagi dalam visi dan misi ketika kampanye pilpres 2014, Jokowi menjanjikan penyelesaian kasus HAM.
Menurut Haris, kriteria berani untuk calon menteri hukum dan HAM serta jaksa agung agar dapat menyelesaikan kasus HAM. "Jadi Jokowi berani, para pelaksananya juga berani, enggak timpang," kata dia.
Dengan demikian, penyelesaian kasus HAM dapat dilakukan dengan cepat. "Tidak ada lagi penundaan," ujar Haris. (Baca: Tim Jokowi-JK Susun Tiga Opsi Kabinet)
