RUU Pilkada: Posisi Wakil Ditunjuk Kepala Daerah

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 11 September 2014 15:14 WIB

Khatibul Umam Wiranu

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil ketua panitia kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan pemilihan kepala daerah tidak dilakukan berbarengan dengan wakilnya.

"Nanti yang dipilih hanya kepala daerah, sedangkan wakil ditunjuk," kata kata Khatibul di sela Rapat Tim Perumus RUU Pilkada bersama Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 11 September 2014.

Khatibul mengatakan semua fraksi kecuali Golkar menyepakati wakil berlatar belakang dari pegawai negeri sipil karena lebih berpengalaman di birokrasi. Sedangkan Fraksi Golkar masih membolehkan wakil dari unsur partai. (Baca: Pilkada via DPRD Dinilai Justru Rawan Politik Uang)

Ketika di pemilihan kepala daerah di kabupaten atau kota, kata Khatibul, bupati atau wali kota terpilih bersama DPRD akan memilih tiga kandidat wakil. Nama-nama ini diajukan untuk dipilih salah satunya oleh gubernur dan didampingi menteri dalam negeri.

Menurut Khatibul, mekanisme baru ini memunculkan implikasi baru yakni ketika kepala daerah berhalangan tetap, seperti meninggal atau menjadi terpidana kasus hukum. "Otomatis wakilnya harus berhenti," kata dia. Kemudian, segera dilaksanakan pemilihan ulang namun masa bakti kepala daerah baru hanya sampai periode berakhir, tak bisa lima tahun. (Baca: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)

RUU Pemilihan Kepala Daerah sendiri akan disahkan pada rapat paripurna DPR, 25 September 2014. Saat ini, kata Khatibul, tim perumus sedang merumuskan naskah akhir aturan ini. "Satu RUU berasa membuat dua, karena ada perbedaan pendapat soal mekanisme pemilihan," ucap kader Partai Demokrat ini.

Perbedaan pendapat terkait dengan mekanisme pemilihan dipilih langsung oleh rakyat atau lewat DPRD. Enam fraksi yang setuju pemilihan lewat DPRD, yakni Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Sementara tiga sisanya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Hanura menginginkan pemilu kepala daerah secara langsung.

SUNDARI

Berita Lain

Ahok Mundur dari Gerindra, Ini Kata Jokowi
Ahok: Saya Bukan Kader Gerindra yang Baik
Prabowo Legowo Ahok Keluar dari Gerindra

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

21 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya