TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfaraby, mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI, pemilih Prabowo-Hatta pada pilpres 2014 mendukung pilkada langsung. "Mereka menolak RUU Pilkada oleh DPRD," kata Adjie saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 September 2014.
Menurut Adjie, persoalan sebenarnya bukan terletak pada pemilih Prabowo-Hatta, tetapi partai di DPR yang mendukung RUU Pilkada itu. "Pemilih atau publik sudah mulai pintar dalam berdemokrasi," kata dia. (Baca: Kata DPRD Jakarta Soal RUU Pilkada)
Sebelumnya, saat ini isu mengenai pilkada yang akan dipilih oleh DPRD sedang marak diperbincangkan. Pilkada yang tadinya dipilih secara langsung oleh masyarakat akan diganti dengan pilkada yang dipilih oleh DPRD. Salah satu alasan DPR mencanangkan RUU ini adalah demi menghemat anggaran pilkada.
Menurut Adjie, pemilih mulai belajar demokrasi untuk memilih kepala daerah sejak sembilan tahun lalu. "Mereka telah belajar dengan pilkada langsung dua kali," ujar Adjie.
Oleh karena itu, publik, termasuk pemilih Prabowo-Hatta, juga mendukung pilkada langsung. "Mereka sudah merasakan hasil pilkada langsung, misal munculnya kepala daerah yang benar dan bertanggung jawab," kata dia. (Baca: KPK: Pilkada di DPRD Ancaman Demokrasi)
Alasan lain, menurut Adjie, publik juga tidak mau hak politiknya diambil begitu saja. "Publik tetap ingin memakai hak politiknya," kata dia.
Hal yang diinginkan oleh publik adalah perubahan dalam pilkada langsung. "Perubahan agar lebih baik lagi dalam pelaksanaannya," kata dia. Salah satunya, menurut Adjie, dengan aturan kampanye yang lebih ketat sehingga politik uang tidak terjadi. "Jadi, bukan sistem pilkada yang diubah dari langsung jadi dipilih oleh DPRD," kata dia.
Berdasarkan hasil survei LSI pada 5-7 September lalu, 81,53 persen pemilih Prabowo-Hatta mendukung tetap dilakukan pilkada langsung, sedangkan 83,28 persen pemilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mendukung pilkada langsung.
ODELIA SINAGA
Terpopuler:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu
Ketua PBNU: Pilkada Langsung Bukan Perintah UUD45
Jokowi Pilih Pakai Mobil Dinas Lawas
Murah, Mercy Jadi Mobil Dinas di Kabinet Jokowi
