Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya (ketiga kiri) dan sekretaris jenderal partai anggota koalisi memberikan keterangan seusai sidang putusan MK di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar Tantowi Yahya berharap pelengseran Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali tidak berpengaruh terhadap komitmen partai itu untuk mendukung Koalisi Merah Putih.
Juru bicara Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan PPP masih solid menyokong meski ada kader partai itu yang sejak awal mendukung Jokowi-Kalla.
"Kami berharap suasananya akan seperti itu (solid) sehingga tidak akan berpengaruh terhadap konsolidasi yang terus berlangsung," kata Tantowi melalui pesan singkat, Rabu, 10 September 2014. (Baca: Dikudeta, Suryadharma Kabur dari Rapat PPP)
Tantowi mengatakan sebelum muktamar prosentase kader yang mendukung KMP lebih banyak dibandingkan dengan kader yang ingin bergabung dengan Jokowi-Kalla.
Akan tetapi, dia tidak menutup kemungkinan setelah muktamar nanti bakal terjadi perubahan peta di internal PPP. "(Saat ini) Lebih banyak yang ke KMP, tapi tidak tahu nanti dinamika yang akan berkembang setelah muktamar," katanya.
Koalisi, kata Tantowi, berkeyakinan PPP akan menjaga komitmennya karena sejak awal koalisi ini dibuat berdasarkan kesadaran penuh untuk membangun demokrasi melalui kekuatan penyeimbang. (Baca: Suryadharma Dikudeta dari Ketua Umum PPP)
Dinihari tadi, pengurus PPP melengserkan Suryadharma Ali dari kursi ketua umum. Pemberhentian tersebut dilakukan dalam sebuah rapat tertutup yang digelar di markas PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. PPP memberhentikan Suryadharma karena melakukan pelanggaran yang diatur dalam AD/ART partai.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung Suryadharma Ali dan seluruh unsur wakil ketua, ketua, hingga wakil sekretaris jenderal. Rapat mulanya diduga sebagai strategi politik Suryadharma untuk berlindung dari desakan pengurus agar dia mundur dari jabatannya. Musababnya, Suryadharma ditetapkan tersangka dalam korupsi dana perjalanan haji. Namun, keputusan malah berbalik dan memberhentikan dia dari jabatan tertinggi di PPP.
