TEMPO.CO, Yogyakarta: Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Hasrul Halili mendesak presiden terpilih, Joko Widodo alias Jokowi, membentuk kabinet anti-korupsi. Syarat utamanya, Jokowi mengurangi jumlah menteri dengan latar belakang politikus.

"Jokowi harus mengeliminasi akses partai politik dalam pembentukan kabinet," kata Hasrul kepada media di Sekretariat PUKAT UGM pada Selasa, 9 September 2014.

Hasrul meminta Jokowi lebih memilih calon menteri dengan latar belakang profesional dan figurnya diakui oleh publik dari segi integritas dan kemampuannya. Bahkan, dia menyarankan proses seleksi perlu menggunakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai kondisi rekening setiap calon menteri. "Calon menteri dari partai politik memang tidak bisa dilarang, tapi kalau politisi peluang korupsinya besar," kata Hasrul. (Baca juga: Ucapan Koalisi Ramping Jadi Bumerang buat Jokowi)

Karena itu, dia juga mewanti-wanti Jokowi agar mengabaikan usulan calon menteri yang pernah terjerat atau disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun. Peraturan soal ini, menurut Hasrul, sudah tegas tercantum di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Jangan sampai memiliki catatan tersangkut pidana korupsi, terorisme, narkoba, perdagangan orang, dan pelanggaran HAM," kata dia.

Peneliti dari PUKAT UGM, Hifdzil Alim, menambahkan Jokowi memang tidak bisa sama sekali mengabaikan calon menteri dari partai politik. Namun, dia berpendapat, calon-calon menteri dari kalangan politikus harus dijadikan pilihan terakhir. "Sekalipun akademikus, kalau ada kaitannya dengan parpol, perlu hati-hati juga," kata dia.

Hifdzil curiga penempatan politikus di kementerian sering menjadi alat untuk pengumpulan dana bagi partai politik. Kecurigaannya berangkat dari tradisi sepuluh tahun belakangan, ketika pergantian rezim terjadi, selalu diwarnai dengan penempatan orang-orang baru pendukung presiden di pos-pos strategis. "Dari menteri sampai pos direktur atau komisaris BUMN dan BUMD," ujar dia.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Berita lain:
PKS Blunder Usung Pilkada Tak Langsung
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf
Demi Prabowo, PKS Setuju Pilkada Lewat DPRD