Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya (ketiga kiri) dan sekretaris jenderal partai anggota koalisi memberikan keterangan seusai sidang putusan MK di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan Partai Keadilan Sejahtera justru melakukan kesalahan atau blunder dengan menyetujui Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah secara tak langsung. Kader PKS yang saat ini menjabat sebagai gubernur dinilai justru terpilih bukan karena kekuatan kursi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetap elektabilitas dan popularitas tokoh.
"Hanya ketaatan membabi buta terhadap Koalisi Merah Putih," kata Ray saat diskusi berjudul 'Menolak Warisan RUU Anti Reformasi dari Rezim SBY' di Kedai Deli, Menteng, Senin 8 September 2014.
Selain PKS, menurut Ray, dua partai lain di koalisi tersebut juga serupa adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Salah satu buktinya adalah Kursi Gubernur Bengkul diperoleh kader PAN meski jumlah kursinya kecil. Ray menduga ketiga partai ini setuju terhadap RUU tanpa melakukan pengkajian mendalam.
PKS sendiri mengalaminya pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. PKS berhasil menaruh kadernya di posisi pimpinan meski jumlah kursinya di DPRD tak kuat. "Karena prestasinya, sehingga masyarakat memilihnya. Di daerah, orang tak melihat partai tapi figur," kata Ray.
Aktivis 1998, Ahmad Wakil Kamal menilai RUU Pilkada bertentangan secara konstitusi. RUU tersebut juga dinilai justru berseberangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum serentak yang memungkinkan majunya calon independen. RUU justru mendistorsi perjuangan konstitusi pilkada.
"Kita diarahkan lagi ke titik nol, sama seperti saat Orde Baru," kata dia. RUU menjadi cerminan kelam masa lalu.
Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat dikabarkan berupaya untuk mengusai kursi parlemen dan kepala daerah. Koalisi yang digawangi Partai Gerindra ini mengajukan revisi terhadap UU MD3 dan UU Pilkada. Dengan mengandalkan kekuatan kursi di daerah, terutama di luar Pulau Jawa, koalisi mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan secara tak langsung atau dipilih oleh DPRD.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
