Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua fraksi PDI-P Puan Maharani, ketua fraksi PKB Marwan Jafar (kiri) dan ketua Kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno Soewandi (kanan), menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto tidak menampik ada individu yang mengklaim sebagai anggota Tim Transisi.
Menurut dia, peristiwa ini disebabkan tingginya partisipasi publik yang ingin mengantar kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. (Baca: Jokowi Diminta Bernyali Ungkap Dalang Kasus Munir)
"Memang ada relawan dan komunitas mengatasnamakan Tim Transisi yang seolah-olah bebas berkoordinasi dengan kementerian. Padahal ini keliru," kata dia di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Ahad, 7 September 2014.
Menurut Hasto, tidak mengherankan bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantas mengkritik keberadaan Tim Transisi. Pekan lalu, Presiden menegur Tim Transisi Jokowi-JK yang dianggap bergerak tanpa koordinasi. (Baca: Jokowi: Saya Jangan Diisolasi dari Rakyat)
SBY menilai keberadaan Tim Transisi harusnya tidak membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan ini. "Kami anggap kritik Presiden SBY sebagai langkah koreksi pada kerja Tim Transisi," Hasto menjelaskan.
Dengan adanya kritik itu, kata hasto, Tim Transisi akan membenahi komunikasi dan koordinasi internal. "Koordinasi resmi dengan kementerian harus dipimpin oleh Ketua Tim Transisi, Rini Soemarno, dan deputi hanya membantu. Selain dari nama itu, kementerian harus menolak karena bukan resmi utusan Tim Transisi," katanya.
