TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Migas Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Ariyani, membandingkan gaji Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Direktur Utama Pertamina.
"Dirut Pertamina di atas Rp 200 juta. Menteri tidak lebih dari Rp 20 juta, jadi harus ada dana operasional. Saya bukan bela kementerian, tapi rasional saja," tutur Dewi. (Baca: Setelah Jero, KPK Terus Telisik Mafia Migas)
Dewi mengatakan ini menanggapi ditetapkannya Jero Wacik, Menteri ESDM non-aktif, sebagai tersangka kasus pemerasan anggaran. Dia dituding menggelapkan dana dari sejumlah proyek di kementerian yang dipimpinnya sekitar Rp 9,9 miliar dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Dewi bercerita soal adanya kabar pertemuan Jero dengan sejumlah anggota Dewan di acara tak formal. Dia membenarkan ini pernah terjadi. Namun dia mengaku tidak tahu mengenai adanya aliran uang ke para anggota Dewan itu karena tidak pernah ikut.
"Main golf itu memang ada, tapi saya tak tahu ada atau tidak duit yang mengalir. Saya tak pernah ikut acara seperti itu," ujar Dewi. (Baca: Menteri Jero Mundur Chairul Tanjung Berpeluang)
Soal kasus ini, juru bicara Kementerian ESDM, Saleh Abdurahman, mengaku tidak tahu-menahu mengenai aliran uang panas yang diperoleh Jero.
Menurut dia, uang itu tidak diberikan ke pejabat lain, melainkan untuk kepentingan pribadi Jero. "Kebutuhan dana operasional Menteri Jero memang besar," tutur Saleh ketika ditemui di diskusi Polemik Sindo bertajuk "Korupsi di Pusaran Migas".
Saleh menilai wajar bila kebutuhan dana operasional Jero sebagai menteri besar. Alasannya, Jero punya peran besar di kementeriannya. Dia menuturkan dana operasional yang besar itu tidak sebanding dengan gaji menteri yang lebih kecil daripada Direktur Utama Pertamina, padahal tugasnya adalah mengawas dan membuat regulasi.
Saleh menganalogikan menteri sebagai penyerang atau striker di permainan sepak bola. "Perannya besar, sehingga biaya transfernya juga besar," kata Saleh. Dia menuturkan kegiatan menteri sangat banyak dan harus ada remunerasi yang proporsional. (Baca: Setelah Jero, KPK Terus Telisik Mafia Migas)
