TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Energi untuk menyiapkan surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengaku belum mengetahui kapan Jero mengundurkan diri. "Saya tak tahu pasti, infonya memang Jero mempersiapkan surat," katanya di Jakarta, Kamis, 4 September 2014.
CT, panggilan akrab Chairul, mengklaim Kementerian Energi tak akan terpengaruh oleh penetapan tersangka dan pengunduran diri Jero. Kementerian tetap berjalan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menentukan pengganti Jero, yaitu menteri baru atau menteri adinterim. "Presiden pasti memikirkan keputusan yang paling baik. Paling cepat besok Jero akan dipanggil," katanya. (Baca: SBY Kaget Dengar Jero Wacik Tersangka).
Menurut CT, pemerintah mengedepankan asas praduga tak bersalah atas kasus yang menjerat Jero. Status bersalah baru boleh dilekatkan jika Jero sudah divonis di pengadilan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Jero sebagai tersangka kasus pemerasan dan dugaan korupsi anggaran Kementerian Energi periode 2011-2013 pada Rabu, 3 September 2014. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan Jero diduga memeras dengan menyalahgunakan wewenang sehingga membuat negara merugi Rp 9,9 miliar.
Menurut Bambang, modus pemerasan tersebut, antara lain, berupa permintaan dana operasional yang lebih besar daripada biasanya kepada para rekanan. "JW melakukan kickback atau usaha menghimpun dana tertentu untuk membiayai ongkos operasional tersebut," kata Bambang. Adapun Jero mengaku akan mengikuti proses hukum yang sedang ia jalani. (Baca: Jero Tersangka, Eks Dirut Pertamina Bakal Diperiksa)
Jero menjadi menteri ketiga dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjadi tersangka di KPK. Menteri pertama, Andi Alfian Mallarangeng, mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Sedangkan menteri kedua, Menteri Agama Suryadharma Ali, mundur karena terjerat kasus dugaan korupsi dana haji.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
