Jokowi menyampaikan sambutannya saat mengunjungi Museum Bung Karno di Denpasar, Bali, Sabtu 30 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyarankan presiden terpilih Joko Widodo berhati-hati dalam menentukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebab, Kementerian Energi adalah instansi yang rawan korupsi dan menjadi bancakan mafia migas. "Kami berpikir positif. Jokowi akan berhati-hati memilih menteri di sektor ini (ESDM)," kata Busyro di Yogyakarta, Rabu, 3 September 2014. (Baca: KPK Segera Cekal JeroWacik)
Selain di sektor energi, kata Busyro, hal ini berlaku pula untuk sektor lain. Dia mengatakan KPK siap membantu Jokowi meneliti integritas calon menteri yang akan duduk di kabinetnya. "KPK siap kapan pun diminta," kata dia. (Baca: Jadi Tersangka, Jero Wajib Mundur dari Demokrat)
Menurut Busyro, selama ini kesalahan dalam memilih menteri di sektor ESDM memicu lenyapnya banyak potensi keuntungan negara dari pengelolaan sektor mineral dan batu bara serta pertambangan. Pembagian keuntungan antara negara dan pelaku bisnis di sektor ini belum proporsional. "Indonesia belum punya marwah di sektor minerba," kata Busyro. (Baca: Rumah Mewah JeroWacik Dinamai 'The Waciks')
Maraknya korupsi di sektor energi dan sumber daya mineral diungkapkan pula oleh Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril. Dia mengatakan sejak lama sektor energi menjadi rebutan bancakan bagi politikus dan birokrat. Korupsi tumbuh subur mengingat besarnya potensi di sektor ini yang mencapai ratusan triliun rupiah. "KPK harus serius mengurusi ini melalui Jero Wacik," katanya. (Baca: Pengamat: Jero Bukan Target Utama KPK)
Selama ini, kata Oce, ESDM membiarkan tata kelola bidang energi amburadul dan tidak jelas. Ketidakjelasan itu terlihat dari banyak perbedaan penerimaan negara di sektor energi. "Sektor ini paling tertutup. Karena itu pendapatan negara tidak maksimal," kata Oce. Dia menilai hal ini sengaja dilakukan agar agar kebocoran anggaran tak terungkap dan dapat dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.
Kemarin, Rabu, 3 September 2014, KPK resmi menetapkan Jero sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan Jero diduga terlibat pemerasan dengan menghimpun dana operasional dari anggaran Kementerian Energi dan rekanan kementerian serta menggelar rapat fiktif. Tindakan Jero diduga merugikan negara Rp 9,9 miliar.
