Siswa Siswi membaca buku ajaran baru di sekolah SD 01 Menteng Jakarta, 14 Agustus 2014. Sejak Di mulainya kurikulum baru 2013 ditetapkan, siswa siswi menggunakan buku mata pelajaran yang difotocopy karena keterlambatan distribusi oleh kemendikbud. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Tasikmalaya - Gara-gara distribusi buku pelajaran terlambat tiba di sekolah, orang tua siswa Sekolah Dasar Negeri Galunggung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, terpaksa membeli buku sendiri untuk anaknya. Uang yang dikeluarkan untuk membeli buku itu Rp 200-600 ribu. Padahal sekarang pemerintah telah menggratiskan buku bagi para siswa.
Yeti, salah satu wali siswa, mengatakan dia harus menanggung pembelian buku untuk dua cucunya yang masing-masing duduk di kelas I dan VI sekolah dasar. Untuk cucunya yang kelas I, dia harus mengeluarkan uang Rp 261 ribu, sedangkan untuk cucu satunya dia merogoh Rp 600 ribu. "Padahal, kalau buku tidak telat, orang tua tak dibebani bayar buku," katanya.
Pegawai bagian kurikulum SDN Galunggung, Teti Suhartini, menyesalkan keterlambatan distribusi buku pelajaran ini. Soalnya, hal itu jelas mengganggu proses belajar-mengajar. Seharusnya, program pemberian buku gratis kepada siswa diikuti diwujudkan sesegera mungkin. "Supaya tidak mengganggu proses belajar-mengajar," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Eddi Sumardi mengakui adanya keterlambatan distribusi buku pelajaran. Saat ini, kata dia, Dinas Pendidikan terus berupaya mendistribusikan buku ke sekolah-sekolah. Hingga saat ini, distribusi buku untuk sekolah dasar belum mencapai 80 persen. "Khusus untuk sekolah dasar," ujarnya.
Pihak perusahaan yang ditunjuk untuk mendistribusikan buku mengatakan perusahaannya baru menerima buku tersebut dari pusat. Perusahaan berjanji segera menyelesaikan distribusi buku itu. "Dalam 10 hari bisa selesai didistribusikan," kata perwakilan perusahaan yang identitasnya tidak mau disebutkan.
