TEMPO Interaktif, Jakarta:Percepatan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan akan berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Rencana muktamar pada awal Juni diklaim telah mendapat dukungan dari sebagian besar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). "Sejauh ini 26 DPW dan 242 DPC dari total 420 yang ada sudah konfirmasi mau mendukung," jelas Irgan Chairul Mahfiz, Ketua Umum Gerakan Muda Pembaruan Indonesia (GMPI) yang dalam muktamar itu menjadi wakil ketua pelaksana, di kantor pusat PPP, Minggu (1/5). DPW yang belum pasti memberikan dukungan, lanjut Irgan, adalah dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Lampung, dan Bengkulu. Sementara Muhamad Rodja, Wakil Ketua Majelis Pakar PPP yang ditunjuk sebagai ketua muktamar, memastikan bahwa pengurus-pengurus daerah dari seluruh Indonesia akan hadir dalam muktamar itu. Rodja menjelaskan, legalitas muktamar yang terkait dengan mekanisme muktamar berdasar dari usulan daerah akan dipenuhi pada saat muktamar. "Wakil-wakil dari daerah pada saat muktamar akan memberikan dukungan resmi dari kepengurusannya," jelasnya. Ditanya apakah tidak ada kesulitan bagi pengurus daerah sehubungan dengan waktu muktamar yang dekat dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Rodja menjawab enteng, "Kalau ketuanya tidak bisa datang karena repot mengurusi itu (Pilkada) kan bisa menunjuk wakil atau sekretarisnya."Lebih lanjut dia menyatakan, percepatan muktamar itu terpaksa dilakukan karena kondisi sudah darurat. "Agar partai tidak semakin terpuruk," kata Rodja. Dia memaknai muktamar itu sebagai forum tertinggi partai yang akan dimanfaatkan sebagai forum taubat nasional dan dialog. Agenda muktamar itu sendiri, lanjutnya, akan berbeda dengan agenda muktamar terdahulu yang seolah-olah hanya mementingkan pergantian kepengurusan. Harun