Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan Koalisi Merah Putih siap menjegal kebijakan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, jika menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Penolakan ini diklaim sebagai bagian dari komitmen koalisi sebagai penyeimbang pemerintahan selama lima tahun mendatang.
"Kalau kami lihat rakyat bahagia kami akan dukung. Tapi kalau sengsara pasti kami tolak. Itu saja," kata Fadli di kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa, 2 September 2014. (Baca: Peluang Naikkan Harga BBM September 2014 atau Maret 2015)
Jokowi-JK dihadapkan pada posisi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyehatkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Kebijakan tersebut harus diambil setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak untuk menaikkan harga BBM pada sisa masa pemerintahannya.
SBY berdalih saat ini rakyat masih dalam kondisi menderita dan susah. Selain itu pemerintah tak bisa menaikkan harga BBM karena sudah terlebih dulu menerapkan kebijakan lain, yaitu pemangkasan anggaran serta menaikkan tarif dasar listrik. (Baca: Mengapa PDIP Dulu Tolak Kenaikan Harga BBM)
Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK sendiri memperhitungkan kebijakan kenaikan harga BBM paling mungkin dilakukan saat November 2014 atau setelah Januari 2015 untuk menghindari inflasi yang terlalu tinggi. Opsi kenaikan juga mulai dari Rp 500 hingga Rp 3.000 per liter. "Kami buat seimbang. Kalau rakyat sengsara pasti kami tentang kebijakannya," kata Fadli.
Kekuatan koalisi Merah Putih di Parlemen sendiri sangat kuat. Jumlah kursi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golkar sebanyak 292 kursi atau 52,1 persen. Sedangkan koalisi pemerintahan yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa hanya 207 kursi atau 36,9 persen. Jika Demokrat dengan 61 kursi bergabung dengan Koalisi Merah Putih, jumlah kekuatannya menjadi 63 persen.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.
