Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua fraksi PDI-P Puan Maharani, ketua fraksi PKB Marwan Jafar (kiri) dan ketua Kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno Soewandi (kanan), menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo memimpin rapat bersama ketua fraksi dari partai pendukung di rumah transisi, Kamis, 28 Agustus 2014. Kepada para ketua fraksi, Jokowi berpesan agar mengawal pembahasan Rencana Anggaran dan Pendapatan Negara 2015 di parlemen.
"Anggaran 2015 disesuaikan dengan program yang telah kita buat," kata Jokowi ketika ditemui seusai rapat dengan ketua fraksi.
Sejumlah program yang diupayakan selaras dengan RAPBN 2015, antara lain, terkait dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan dana desa. (Baca: Kajian Perampingan Kabinet Segera Disampaikan)
Jokowi juga menjelaskan isi pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu, 27 Agustus 2014. Yang intinya, semakin terbukanya proses transisi pemerintahan antara SBY dan dirinya lewat pertemuan tim transisi dengan tiga menteri, yakni Kepala Badan Perencanaan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian.
Terkait dengan subsidi bahan bakar minyak, Jokowi enggan berkomentar. Dia mengatakan akan memberi keputusan terkait dengan dicabut atau tidaknya subsidi setelah dilantik pada 20 Oktober 2014. "Saat ini baru evaluasi pemerintahan sebelumnya," ujar Jokowi.
Jokowi menggelar rapat ditemani wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla; ketua tim transisi, Rini Soemarno; dan sejumlah deputi, seperti Hasto Kristiyanto, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal. (Baca: Jatah Menteri, Hanura Abaikan Salam Gigit Jari)
Sedangkan ketua fraksi yang hadir yakni Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far, dan Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Syarifuddin Suding.
Puan mengatakan fraksi pendukung diberi tugas mengawal RAPBN 2015. Menurut Puan, Jokowi berpesan, arah fiskal sebaiknya digunakan untuk kemakmuran rakyat dan menjamin program-program pemerintahan Jokowi-JK tetap berjalan.
