Pengumuman di SPBU Pertamina kawasan Otista bertuliskan "Kuota solar subsidi hari ini habis", Jakarta (26/8). Habisnya persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di beberapa SPBU di daerah merupakan konsekuensi dari pengaturan kuota yang diterapkan. Tempo/Aditia noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menolak kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai imbas dari pengalihan subsidi BBM. Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengatakan ada sejumlah alternatif lain yang bisa diambil ketimbang menaikkan harga.
"Anggaran pemerintahan, kan, tidak selalu 100 persen terpakai. Kalau dihitung bisa sisa 10 persen dari Rp 2.000 triliun, yaitu Rp 200 triliun. Kenapa anggaran sisa tersebut tidak dioptimalkan saja?" katanya. (Baca: Jokowi Akan Terbebani Subsidi BBM)
Menurut dia, pada akhir tahun, pemerintah pusat selalu mengimbau lembaga-lembaga negara untuk berhemat. Penghematan tersebut, menurut Hidayat, bisa tersisa 2 persen dari anggaran dasar lembaga.
Anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan bidang-bidang yang selama ini dinilai masih kurang, seperti lapangan kerja dan sarana-prasarana umum. Negara dianggap tetap bisa menyejahterakan rakyat tanpa mencekik kaum kurang mampu.
Namun, ia menambahkan, alternatif ini juga belum final karena masih harus melihat kondisi dunia ke depan. Kenaikan harga BBM dapat tetap terjadi apabila harga minyak dunia naik.
Namun, selama situasi masih aman dan kondusif, Hidayat berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun presiden baru pada pemerintahan mendatang tidak menaikkan harga BBM. "Presiden, kan, digaji besar untuk menyejahterakan rakyat," katanya.
