TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Balai Pelayanan Kepulangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Selapajang Komisaris Besar Yaved Duma mengatakan TKI yang kembali ke Tanah Air belum semuanya bisa diperlakukan sebagai penumpang umum. (Baca:BNP2TKI Disebut Terlibat Pemerasan di Bandara)
“Masih ada 40 persen yang belum bisa pulang mandiri dan membutuhkan penanganan khusus,” ujarnya saat ditemui Tempo di Terminal Pendataan dan Pemulangan TKI di Selapajang, Kota Tangerang, Selasa, 26 Agustus 2014. (Baca:Kepala BNP2TKI Tak Jamin Stafnya Bersih)
Ia menuturkan mereka yang belum mandiri ini biasanya memiliki keterbatasan pengetahuan dan sumber daya serta merupakan TKI dari pelosok-pelosok daerah. Apalagi, kata dia, tidak semua TKI yang pulang ini meraup rezeki yang banyak. (Baca:KPK Akan Panggil BNP2TKI Terkait Pemerasan)
Yaved mengatakan banyak juga TKI yang pulang dengan status bermasalah (muskila), seperti korban penganiayaan, pelecehan seksual sampai tidak digaji oleh majikannya. “Tentunya hal ini masih perlu penanganan khusus,” katanya. “Bisa dibayangkan jika seluruh TKI dilepas dari Bandara Soekarno-Hatta seperti layaknya penumpang umum,” katanya. (Baca:Kepala BNP2TKI Janji Pecat Staf Pemeras TKI)
Yaved menjelaskan dari data harian kepulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, sebanyak 60 persen memilih pulang secara mandiri dan sisanya difasilitasi BNP2TKI. “Setiba di lounge TKI Terminal II Bandara Soekarno-Hatta, petugas kami mendata mana yang ingin pulang secara mandiri dan mana yang perlu kami fasilitasi,” ujarnya.
Kepala Seksi Pendataan dan Informasi Balai Pelayanan Kepulangan BNP2TKI Selapajang Imam Fajar mengatakan setiap bulan lembaganya menerima rata-rata lebih dari seribu TKI bermasalah. “Masalahnya beragam: ada yang tidak digaji majikannya, korban penganiayaan hingga pelecehan seksual,” katanya.
