Nusron cs Daftarkan Gugatan di PN Jakarta Barat

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 27 Agustus 2014 04:11 WIB

Agus Gumiwang (kiri) dan Nusron Wahid usai pemecatan dirinya dari kader Golkar. (youtube)

TEMPO.CO, Jakarta - Dua politikus Partai Golkar, Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita, sudah mendaftarkan gugatan atas pemecatan mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nusron berharap Komisi Pemilihan Umum tak menunda pelantikan mereka sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih.

"Nomor registrasinya sudah keluar kemarin," kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 26 Agustus 2014. Surat gugatan Nusron bernomor 406/PDT.G/204/PN.JKTBRT sedangkan surat Agus bernomor 407. (Baca: KPU Tetap Lantik Anggota DPR yang Dipecat Golkar)

Nusron mengatakan KPU menggunakan perspektif bahwa mereka belum sepenuhnya dipecat. Menurut Nusron, jika seseorang sedang menjalani proses hukum, maka tetap bisa dilakukan pelantikan terhadap keduanya.

Nusron menuturkan KPU juga akan berkirim surat ke DPP Golkar. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah keputusan pemecatan dua kader ini sudah final. "Termasuk apakah masih berproses sehingga dianggap sengketa," kata Nusron. (Baca: Ical Diminta Lempar Handuk)

Dia optimistis gugatan senilai Rp 1 triliun ini akan dia menangkan. Nusron sendiri tak mempermasalahkan tidak mendapat kursi Senayan.

Namun Nusron mengingatkan, dia merupakan peraih suara terbanyak Golkar dengan total 243 ribu suara. "Feeling saya menang," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Terpopuler:

Jokowi Kalah Rapi Ketimbang Paspampres
Unimog Milik Massa Prabowo Harganya Rp 1-2 Miliar
Begini Spesifikasi Calon Tunggangan Jokowi

Berita terkait

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

10 jam lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

16 jam lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

16 jam lalu

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

2 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

3 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya