Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) bersama capres PDIP Joko Widodo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, sebelum penandatanganan berkas pendaftaran Pilpres oleh pasangan capres tersebut di kediaman Megawati jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Saleh Husein mengatakan partainya mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo melakukan perampingan kabinet.
Namun rencana itu harus dikomunikasikan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang menjadi pendukung Jokowi. (Baca: Bappenas Ketemu Tim Transisi, Soal BBM Tak Dibahas)
"Alangkah lebih baik sebelum diputuskan bicara juga dengan ketua umum partai pendukung," kata Saleh saat dihubungi, Selasa, 26 Agustus 2014.
Menurut Saleh, secara prinsip, partai pendukung memang memberi keleluasaan penuh pada Jokowi dan Jusuf Kalla untuk menyusun kabinet dalam pemerintahan baru mendatang. Partai pendukung ingin kabinet yang dibentuk bisa seirama dengan gaya pemerintahan yang bakal dijalankan Jokowi-Jusuf Kalla. (Baca: Menteri Sharif Kritik Ide Tim Transisi Jokowi-JK)
Pembicaraan dengan ketua umum partai pendukung, kata Saleh, sebatas memberi masukan dan bertukar pikiran. Pembicaraan itu bisa dilakukan pada pertemuan antara Jokowi dan seluruh ketua umum partai pendukung pada awal September nanti. "Pertemuan ini sekaligus duduk bersama menyatukan langkah menguatkan pemerintahan baru mendatang," katanya.
Jokowi-Jusuf Kalla telah menyiapkan opsi untuk pembentukan kabinet. Setidaknya ada tiga opsi yang disiapkan, yaitu tetap 34 kementerian seperti sekarang dengan perubahan nama pada sejumlah kementerian, menjadi 27 kementerian dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar, dan menjadi 20-24 kementerian yang dibuat sesuai kebutuhan.
