Kubu Prabowo Laporkan Kerusuhan Depan MK ke Polisi

Reporter

Senin, 25 Agustus 2014 14:24 WIB

Massa pendukung Prabowo - Hatta memukulkan tiang bambu ke barisan polisi di bundaran Patung Kuda, Jakarta, 21 Agustus 2014. Massa mencoba menerobos blokade untuk mendekati gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Amton Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburrahman, berencana melaporkan kerusuhan akibat demonstrasi di bundaran patung kuda, Jakarta Pusat, ke Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Habiburrahman, kepolisian harus menindak anggotanya yang melakukan kekerasan kepada beberapa pendemo.

"Terjadi penembakan dengan peluru," kata Habiburrahman di Mabes Polri pada Senin, 25 Agustus 2014. Dia mengklaim memiliki foto kejadian tersebut. Menurut dia, ada peluru yang mengenai orang sehingga pipinya bolong dan terkena pelipis. "Saya ketemu langsung dengan korban tersebut," katanya. (Baca: Demonstrasi Pro Prabowo Bikin DKI Rugi Rp 200 Juta)

Demonstrasi para pendukung Prabowo-Hatta terjadi pada Kamis, 21 Agustus 2014. Ribuan pendukung memenuhi sekitar bundaran patung kuda dan bundaran Hotel Indonesia untuk mengawal sidang putusan pemilihan presiden oleh Mahkamah Konstitusi. (Baca: Gara-gara Brutal Pendukung Prabowo Ditangkap)

Menurut Habiburrahman, mereka akan bekerja sama dengan Komnas Hak Asasi Manusia untuk menginvestigasi kerusuhan ini. Saat ini Habiburrahman masih mengumpulkan data korban di beberapa rumah sakit di Jakarta sehingga dirinya belum memastikan kapan akan melapor.

Menurut juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, tindakan yang dilakukan polisi kepada massa sudah sesuai aturan. Menurut Ronny, demonstrasi juga mengakibatkan dua perwira polisi mengalami luka pada bagian punggung akibat ditabrak mobil salah satu pendukung. "Tindakan memang harus diambil oleh polisi kepada situasi massa yang cenderung mengarah pada brutal dan anarkisme," kata Ronny, Jumat pekan lalu.

ROBBY IRFANY

Terpopuler
Effendi Simbolon: Wagub DKI Jakarta Hak PDI Perjuangan
Istri Wakil Wali Kota Antre Bensin Eceran di Tegal
Klarifikasi Jokowi Soal "SBY Merecoki" Diapresiasi
Angel Di Maria Segera Berseragam MU
Dewan Pendidikan Kritik Kurikulum 2013 yang Amburadul











Advertising
Advertising

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

8 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

23 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya