JK Prediksi Prabowo-Hatta Kalah di MK  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Kamis, 21 Agustus 2014 18:10 WIB

Wapres terpilih Jusuf Kalla, menyapa wartawan saat menghadiri Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-69 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, memperkirakan gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bakal ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. "Sejauh ini bisa diduga gugatan mereka tidak diterima," kata JK, sebutan Kalla, di kediamannya, Jalan Brawijaya 6, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Agustus 2014.

Kalla mengatakan perkiraan itu bisa terlihat dari pertimbangan hakim Mahkamah yang menyatakan sebagian besar klausul gugatan Prabowo-Hatta tidak terbukti. Ia mencontohkan gugatan Prabowo yang menyatakan pelanggaran pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum terstruktur, sistematis, dan masif. "Alasan-alasan itu tidak diterima hakim," ucapnya.

Hari ini Mahkamah membacakan putusan gugatan pemilu presiden dari pasangan Prabowo-Hatta. Pasangan calon presiden nomor urut satu itu menuding KPU curang dalam melaksanakan tugasnya. Pembacaan putusan itu disiarkan langsung oleh sejumlah televisi swasta. JK menonton sidang putusan dari layar televisi di ruang tengah rumahnya.

Menurut JK, bila benar putusan Mahkamah menolak gugatan Prabowo-Hatta, dia dan pasangannya calon presiden, Joko Widodo, secara efektif memenangkan pemilihan umum presiden. (Baca: Kronologi Kerusuhan Massa Pro-Prabowo di MK)

Ia pun berharap Prabowo-Hatta berbesar hati untuk menerima putusan tersebut. Bahkan mengajaknya bersatu membangun negeri. "Karena ini adalah hasil dari demokrasi," ujarnya. (Baca: Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Massa Prabowo)

JK juga menyinggung rencana Prabowo-Hatta menggugat hasil pemilihan presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menilai gugatan itu tidak bisa dilakukan lantaran keputusan Mahkamah final dan mengikat. Adapun PTUN hanya mengadili produk administrasi negara. "MK itu melahirkan putusan demokrasi bukan putusan administrasi," kata dia.

TRI SUHARMAN

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror ISIS

Berita terkait

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

1 jam lalu

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

19 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

22 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

23 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

1 hari lalu

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.

Baca Selengkapnya

Kelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1

2 hari lalu

Kelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1

Hakim MK, Saldi Isra, melemparkan guyonan mengenai kekalahan Timnas Indonesia U-23 dalam sidang sengketa pileg hari ini.

Baca Selengkapnya

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

2 hari lalu

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.

Baca Selengkapnya