Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi melakukan jumpa pers tentang penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji, di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Pribowo, menyatakan penyidik lembaganya memang bertanya soal keberangkatan haji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait kasus dugaan korupsi haji yang menjerat bekas Menteri Suryadharma Ali sebagai tersangka. "Memang ada beberapa anggota DPR ditanyai soal keberangkatan mereka," kata Johan di kantornya, Senin, 18 Agustus 2014. (Baca: Kasus Haji, KPK Periksa Anggito Hingga 12 Jam)
Namun, Johan mengaku tak tahu apakah ada pelanggaran dalam kegiatan keberangkatan haji para anggota Dewan itu. "Belum bisa disimpulkan dan saya tak bisa menjawab apakah itu pelanggaran atau bukan," kata dia.
Kemarin, Senin, 18 Agustus 2014, penyidik KPK memeriksa Ketua Komisi Agama DPR Ida Fauzia terkait kasus haji. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu diperiksa sebagai saksi untuk Suryadharma. Ida mengatakan rombongan haji yang dia ikuti berbeda dengan rombongan Menteri Agama.
"Kalau saya ikutnya rombongan pimpinan DPR," kata Ida usai pemeriksaan. Saat ditanya apakah Ketua DPR Marzuki Alie menggagas rombongan itu, Ida mengulang kata-katanya. "Saya rombongan Komisi VIII dan pimpinan DPR." (Baca juga: KPK Tegaskan Pengusutan Korupsi Haji Berlanjut)
Keberangkatan haji para anggota Dewan itu, menurut Ida, menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DPR. "Saya tak tahu angkanya berapa karena itu DIPA DPR," kata Ida.
Bekas Wakil Ketua Komisi Agama asal Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini juga diperiksa penyidik KPK. Usai pemeriksaan, dia buru-buru masuk mobil. "Saya ditanya soal pengawasan DPR terhadap Kementerian Agama. Selebihnya tanya ke penyidik saja," kata dia.
Kasus haji bermula dari penetapan Menteri Suryadharma sebagai tersangka pada 22 Mei 2014. Dia tersangkut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun.
Surya, yang menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu, disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal itu mengartikan Surya menyalahgunakan wewenangnya. Surya kemudian mundur dari jabatan menteri pada 28 Mei 2014.
