69 Tahun Merdeka, Indonesia Harus Berantas Korupsi

Reporter

Editor

Budi Riza

Minggu, 17 Agustus 2014 09:57 WIB

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan. TEMPO/Ratih Purnama

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch, memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai peningkatan upaya pemberantasan korupsi. Koordinator ICW, Ade Irawan, mengatakan dibutuhkan keberanian pemimpin negara untuk memerangi korupsi.

"Tidak hanya dibutuhkan komitmen, tapi punya keberanian seorang pemimpin negara untuk memberantas habis korupsi," ujar Ade saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Agustus 2014. (Baca: Ruhut: Revisi RUU KUHAP Tak Boleh Lemahkan KPK)

Ade berpendapat, selama ini penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan celah bagi para pelaku korupsi. Dalam hal ini, Ade mengungkapkan peran KPK yang kewalahan ketika menjaring pelaku korupsi yang merupakan politikus. "Sebagian besar pelaku korupsi merupakan aktor elite politik. Sebagian besar dari mereka malah tidak disasar," ujarnya. (Baca: DPR Diminta Undang KPK untuk Bahas RUU KUHAP )

"Padahal, kalau dilihat dari sejumlah kasus, seperti percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID), hanya menjerat Wa Ode Nurhayati. Begitu juga perkara korupsi penyelenggaraan haji, yang hanya menyeret Menteri Agama saja. Padahal melibatkan banyak nama," tuturnya.

Untuk itu, dibutuhkan kapasitas pemimpin negara untuk membantu peran KPK menjaring koruptor. "Meski sudah ada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, tapi hingga saat ini itu aturan itu dicuekin saja." (Baca: 10 Sentilan KPK Soal KUHAP yang Bikin SBY Panas)

Ade menilai seharusnya juga terdapat sanksi administratif bagi kepala daerah, khususnya yang mengabaikan PP itu. Tidak hanya pada skala nasional, tapi dari level pemimpin daerah. "Malah tidak sedikit juga yang terjerat kasus merupakan kepala daerah dalam penyalahgunaan APBD, karena belum adanya sanksi adminstratif terkait itu," kata dia

"Pemberantasan korupsi di negara ini masih sebatas upaya penindakan, belum ada upaya pencegahan," ujarnya

NURIMAN JAYABUANA


Terpopuler
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Tim Prabowo Gugat KPU Lagi, Kali Ini ke PN Jakpus
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY
Relawan Prabowo Tunjukkan Foto Jokowi dan Harjono
Massa Pro-Prabowo Ancam Bakar Kantor Metro TV

Berita terkait

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

15 jam lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

1 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

KPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga

1 hari lalu

KPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga

KPK menyita aset yang diduga milik bekas Bupati Labuhanbatu, Erik Atrada Ritonga, di Kota Medan

Baca Selengkapnya

Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

1 hari lalu

Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

KPK Malaysia menyelidiki Mahathir Mohamad dan anak-anaknya atas dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya

Bekas Bupati Muna Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Suap Dana PEN

2 hari lalu

Bekas Bupati Muna Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Suap Dana PEN

Bekas Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba, divonis tiga tahun penjara dalam kasus suap dana PEN (pemulihan ekonomi nasional)

Baca Selengkapnya

Vietnam Penjarakan Konglomerat Lagi, Pengusaha Minuman Terjerat Penipuan Rp 648 M

2 hari lalu

Vietnam Penjarakan Konglomerat Lagi, Pengusaha Minuman Terjerat Penipuan Rp 648 M

Vietnam kembali melakukan tindakan keras dalam pemberantasan korupsi dengan memenjarakan konglomerat minuman ringan.

Baca Selengkapnya

PM Spanyol Ajukan Cuti Sementara Usai Istrinya Dituduh Korupsi

2 hari lalu

PM Spanyol Ajukan Cuti Sementara Usai Istrinya Dituduh Korupsi

PM Spanyol Pedro Sanchez adalah pendukung utama Palestina. Ia memutuskan untuk cuti sementara usai istrinya dituduh korupsi.

Baca Selengkapnya

Eks Relawan Jokowi Windu Aji Sutanto Divonis 8 Tahun dalam Perkara Tambang Nikel Ilegal Konawe Utara

2 hari lalu

Eks Relawan Jokowi Windu Aji Sutanto Divonis 8 Tahun dalam Perkara Tambang Nikel Ilegal Konawe Utara

Windu Aji Sutanto terbukti korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) antara PT Antam dan PT Lawu Agung Mining 2021-2023 di pertambangan nikel

Baca Selengkapnya

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

2 hari lalu

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

Pembangunan tol MBZ (Mohamed Bin Zayed) diusut Kejaksaan Agung. Berikut profil Jalan Tol MBZ yang sebelumnya bernama Jalan Layang Japek II.

Baca Selengkapnya